Aksi Premanisme Ormas di Kawasan Industri Membuat Investasi Ratusan Triliun Lenyap

IDXChannel - Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengungkapkan saat ini sering terjadi aksi premanisme dari organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri. Hal ini membuat negara kehilangan investasi ratusan triliun rupiah.

"Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang enggak jadi masuk juga itu (investasi) bisa ratusan triliunan," Sanny di gedung Kementerian Perindustrian di Jakarta, Kamis (6/2/2025).  

Ia menjelaskan para ormas-ormas tersebut sering melakukan aksi dengan menyegel parbrik. Akibatnya, baik barang produksi atau pun karyawan pabrik tidak bisa keluar dan masuk. Kondisi itu tentunya merugikan pabrik-pabrik di kawasan industri. 

Sanny mengatakan pihaknya sudah sering menyurati pihak yang berwenang, namun aksi premanisme masih saja terjadi. Untuk itu, para investor saat ini telah menyurati Presiden Prabowo Subianto agar menyelesaikan masalah ini secepatnya.

"Surat-surat dari pengelola kawasan kayanya sudah kurang mempan, akhirnya beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke presiden. Kemarin juga ada yang langsung ke BKPM minta jaminan keamanan," kata Sanny 

Sanny membeberkan ormas tersebut melakukan demonstrasi lantaran ingin meminta 'jatah' dari aktivitas pabrik. Mulai dari menjadi karyawan, jatah katering atau meminta sisa limbah pabrik.

"Yang mereka inginkan itu supaya terkait dengan pabrik, dia kan butuh transportasi, katering, mau bangun perluasan pabrik, mau beli bahan baku atau keluarin barang, mereka itu minta diserahkan ke mereka," ujarnya. 

"Limbah pabrik seperti pabrik otomotif itu banyak potongan besi yang tak terpakai. Itu nilai mahal. Bahkan banyak ormas yang berantem karena ini," tambahnya.

Sanny menyebutkan bahwa gangguan keamanan di kawasan industri ini terjadi di beberapa wilayah seperti di Bekasi, Karawang, Batam hingga wilayah Jawa Timur. Untuk itu, Ia meminta dukungan dari pemerintah agar segara menyelesaikan masalah ini. 

Sanny manambahkan jika masalah ini dapat terselesaikan, maka dapat membantu pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Sebab, itu mencapai pertumbuhan sebesar itu industri manufaktur harus berkembang lebih besar. 

"Kita ini sebagai pengelola dan pengembang harus didukung. Mulai dari urusan-urusan yang berhubungan dengan masalah perizinan, masalah untuk penyediaan infrastruktur, masalah menghadapi gangguan-gangguan keamanan gitu. Jadi saya rasa itu sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi lah," ujarnya.

"Kalau nggak ya sempatan itu (investasi) hilang. Dan sekali lagi tadi yang saya sampaikan jangankan 8 persen, 6 persen, 7 persen. Ini kalau nggak didukung oleh pertumbuhan industri manufaktur yang luar biasa itu nggak akan mungkin," pungkasnya. 
(Ferdi Rantung)