.png)
4 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro menegaskan pentingnya menjaga dan memperkuat kepercayaan publik sebagai elemen kunci dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Dalam talk show di Radio milik Kota Bandung yakni Sonata,belum lama ini, ia menyatakan kepercayaan publik menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap aspek pembangunan.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.“Kepercayaan publik sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam kepatuhan pajak, keterlibatan program, maupun dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, kepercayaan publik harus terus dijaga dan diperkuat,” ujarnya.
Menurutnya, Kota Bandung tengah menghadapi berbagai persoalan kompleks mulai dari kemacetan, sampah, hingga banjir musiman. Situasi tersebut, kata dia, tidak bisa dihadapi secara sektoral.
“Membangun Bandung tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Diperlukan kolaborasi dan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, insya Allah berbagai persoalan kota dapat diselesaikan,” katanya.
Susanto juga menyinggung hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sempat menunjukkan tantangan tersendiri bagi Pemkot Bandung akibat kasus hukum beberapa waktu lalu.
Namun, ia mengapresiasi langkah Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang kini aktif menggandeng KPK dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi.
“Langkah wali kota untuk melakukan deteksi dini bersama KPK adalah upaya strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas,” tuturnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi berbasis prinsip good governance dan clean government, yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Setiap warga Bandung berhak mendapat layanan setara tanpa diskriminasi. Semua pelayanan publik harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal agar masyarakat mendapatkan layanan yang adil dan profesional,” ujarnya.
Terkait persoalan pedagang kaki lima (PKL), Susanto menjelaskan, langkah penertiban selalu melibatkan unsur TNI dan Polri untuk menjamin ketertiban dengan cara-cara yang humanis.
“Kami selalu mendorong pendekatan persuasif. Salah satu contoh baik adalah sistem kartu kuning dan kartu merah bagi pelanggaran berulang. Itu pendekatan yang bisa diterapkan di Bandung,” katanya.
Ia pun mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan melalui kanal pelaporan resmi, baik langsung maupun daring.
“Petugas memiliki keterbatasan, karenanya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Jika kita bersama-sama menjaga lingkungan, Bandung akan kembali dikenal sebagai kota yang tertib, indah, dan nyaman,” ucapnya.
