.png)
5 hours ago
1
Stabilisasi harga dan diversifikasi pangan akan menjadi fokus utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 2025.
Stabilisasi Harga dan Diversifikasi Pangan Jadi Fokus Bapanas di 2025. Foto: MNC Media.
IDXChannel - Stabilisasi harga dan diversifikasi pangan akan menjadi fokus utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 2025.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, mengatakan strategi stabilisasi harga pangan terus dijalankan melalui penyaluran beras SPHP dari daerah-daerah surplus ke daerah defisit yang memang mengalami kenaikan harga.
Selain itu juga dengan digelarnya pasar murah hingga penyediaan kios pangan.
"SPHP beras dialokasikan sebesar 300 ribu ton selama Januari-Februari tahun 2025 dan memberikan bantuan pangan kepada 16 juta KPM. Selain itu, kami juga melaksanakan gerakan pasar murah dan distribusi pangan antardaerah," kata Andriko melalui keterangan tertulis, Jumat (10/1/2025).
Bapanas, juga terus menjalin kolaborasi lintas sektor, terutama melalui diversifikasi pangan berbasis potensi lokal. Melalui koordinasi yang kuat diharapkan mampu menekan inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Disebutkan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Andriko pun menekankan pentingnya implementasi yang terstruktur.
"Kita harus memastikan akses pangan yang merata dan terjangkau, serta mendorong implementasi percepatan penganekaragaman konsumsi berbasis potensi pangan lokal," tutur dia.
Senada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyatakan Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal tersebut sudah dirapatkan di tingkat nasional dan ditandatangani Presiden.
Dia menilai perlu dibentuk tim nasional untuk percepatan, dengan Menko Pangan sebagai pemimpin dan Kepala Badan Pangan Nasional sebagai ketua harian, di mana setiap kementerian dan lembaga harus menunjuk anggota spesifik yang tidak berganti-ganti untuk menjalankan strategi ini.
Kemendagri, lanjut Tito, telah menunjuk Dirjen Bina Bangda, Rasul Daud, dan Wakilnya, Togap Simangunsong, untuk memulai penyusunan draft instruksi Mendagri kepada pemerintah daerah. Tito juga mengingatkan perlunya mengurangi ketergantungan pada beras.
"Daerah harus membentuk tim percepatan atau satgas, yang dipimpin oleh kepala dinas atau sekda, dengan anggota dari berbagai dinas terkait," ujar Tito.
