Pemkab Bandung Barat Bakal Klaim Biaya Pengobatan Keracunan Massal MBG ke BGN

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Pemkab Bandung Barat bakal mengajukan klaim biaya pengobatan dan perawatan korban meracunan massal usai mengkonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (BGN) kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Sehingga, korban tidak perlu khawatir soal pembiayaan.

Seperti diketahui insiden dugaan keracunan usai mengkonsumsi MBG kembali terulang di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Hingga Rabu (15/10/2025) pukul 19.19 tercatat ada 485 siswa SD, SMP dan SMK serta guru yang mengalami gejala keracunanan di wilayah Cisarua.

"Dari BGN kan sudah statment kalau ada kejadian keracunan akibat MBG itu akan bertanggungjawab," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Kesehatan KBB, Nurul Rasihan, Kamis (16/10/2025).

Nurul memastikan, seluruh korban yang dirujuk sesuai arahan akan ditanggung biaya pengobatannya. Namun, pihaknya, kata Nurul, akan berkoordinasi dengan BGN terkait petunjuk teknis (juknis) klaim biaya pengobatan bagi korban dugaan keracunan usai mengkonsumsi MBG ini. "Kami sedang berkoordinasi juknisnya seperti apa. Juknisnya kami belum menerima tetapi mungkin secara umum untuk mengklaiman atau reimbuerse pastinya kaya bukti, pasti akan diserahkan datanya," kata Nurul.

Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyebutkan, Pemkab Bandung Barat tidak menaikan status keracunan massal usai MBG ini sebagai kejadian luar biasa (KLB). Sebab menurutnya, proses penanganan dan pemulihan siswa kali ini lebih cepat dibandingkan kejadian sebelumnya di wilayah Cipongkor dan Cihampelas.

"Saat ini belum memutuskan (KLB) karena pemulihannya lebih cepat dari yang di Cipongkor. Penanganan pasien jadi prioritas utama kami," kata Jeje.

Kasus keracunan MBG di Kecamatan Cisarua ini merupakan kasus ke empat setelah tiga peristiwa serupa terjadi, 2 kasus di Kecamatan Cipongkor dan 1 kasus di Kecamatan Cihampelas. "Tentunya kami dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat akan melakukan evaluasi mengenai MBG ini. Program ini sebenarnya sangat baik, tapi kalau tidak dievaluasi dengan tepat, kejadian seperti ini bisa terulang lagi," kata Jeje.

Agar kasus keracunan ini tak terulang, Pemkab Bandung Barat berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) akan memperketat sistem pengawasan dan membentuk satuan tugas (satgas) di setiap wilayah. "BGN sudah menginstruksikan agar dibentuk satgas di setiap Pemda dan Pemkot di seluruh provinsi. Evaluasi harus lebih ketat agar program MBG yang sangat baik ini tidak memberikan efek buruk di lapangan," imbuh Jeje.