Pemerintah NTT Didorong Optimalkan Program Prioritas untuk Tingkatkan PAD 2026

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG, – Akademisi Universitas Nusa Cendana, Dr. Roland E. Fanggidae, mendorong pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur untuk mengoptimalkan program prioritas nasional dan potensi daerah sebagai strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026. Arahan ini diungkapkannya di Kupang, Kamis (29/1), sebagai tanggapan atas kebijakan Gubernur NTT Melki Laka Lena yang menargetkan peningkatan PAD dari Rp1,297 triliun menjadi Rp2,8 triliun pada 2026.

Dr. Roland menekankan pentingnya sinergi antar OPD dalam menerjemahkan arahan gubernur agar target peningkatan PAD dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Menurutnya, ketergantungan terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat harus dikurangi mengingat adanya potensi rasionalisasi dan pengetatan anggaran di masa depan.

Pada 2025, diperkirakan 70-80 persen pergerakan ekonomi NTT masih dipengaruhi oleh anggaran belanja pemerintah. Oleh karena itu, ia menganggap langkah strategis untuk optimalisasi PAD pada 2026 perlu dilakukan meskipun membutuhkan waktu yang tidak singkat, seperti transformasi dari pertanian tradisional menuju hilirisasi.

Optimalisasi Sumber PAD Baru

Roland menyarankan eksplorasi sumber-sumber PAD baru melalui optimalisasi sektor pariwisata premium dan pengembangan komoditas unggulan berbasis One Village One Product (OVOP). Selain itu, pemetaan kembali potensi daerah serta profesionalisme dalam pengelolaannya harus menjadi prioritas.

Program-program prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis, yang memiliki dana besar juga perlu dioptimalkan agar memberi dampak langsung bagi ekonomi lokal, misalnya dengan memenuhi kebutuhan pangan dari petani lokal.

Pentingnya Reformasi dan Penguatan Tata Kelola

Dr. Roland juga menyoroti pentingnya reformasi perpajakan daerah secara serius, termasuk penyempurnaan regulasi, sistem pemungutan, dan penutupan celah kebocoran administrasi. Ia merekomendasikan penguatan tata kelola dan kelembagaan melalui kebijakan berbasis kinerja, misalnya dengan menautkan penyaluran anggaran provinsi ke kabupaten/kota berdasarkan capaian peningkatan PAD.

Reformasi birokrasi, optimalisasi potensi daerah sesuai karakteristik wilayah, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta konsolidasi lintas sektor juga dianggap penting dalam mencapai target peningkatan PAD 2026.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara