Pelaku Pasar Cermati Arah Kebijakan Bank Indonesia, Khawatir Capital Outflow Berlanjut

IDXChannel - Kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah, hingga mencapai titik terendah sejak April 2020, mendorong pemerintah untuk mengambil sejumlah kebijakan taktis.

Salah satu kebijakan tersebut dilakukan melalui Bank Indonesia (BI) yang melakukan intervensi pasar guna menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan valuta asing serta menjaga kepercayaan pasar.

Namun, sayangnya, langkah tersebut justru kontra-produktif di mata sejumlah pelaku pasar, dengan dikaitkan pada posisi independensi BI sebagai otoritas bidang moneter.

"Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam pada kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen," ujar Ekonom PT KISI Asset Management, Arfian Prasetya Aji, dalam keterangan resminya, Kamis (6/3/2025).

Jika kekhawatiran ini berlanjut dan meluas di kalangan pelaku pasar, menurut Arfian, maka potensi arus modal keluar bisa semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan Indonesia

Karenanya, Arfian berharap agar BI dan pemerintah secara keseluruhan dapat lebih bijak dan mencermati setiap potensi sentimen yang bakal muncul dari setiap kebijakan yang bakal diambil.

Sebelumnya, terkait intervensi pasar yang telah dilakukan, Direktur Eksekutif Pengelolaan Moneter BI, Edi Susianto, menyatakan bahwa langkah tersebut sengaja dilakukan demi memastikan stabilitas rupiah agar tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Saat ini, mayoritas mata uang Asia juga menghadapi tekanan akibat kebijakan perdagangan AS serta ketidakpastian terkait arah kebijakan moneter The Federal Reserve (The Fed).

Faktor domestik, termasuk kebijakan ekonomi terbaru, turut meningkatkan sentimen negatif di kalangan investor, yang tercermin dari arus keluar modal sebesar Rp10,33 triliun dalam sepekan terakhir. Meski demikian, per hari ini, Kamis (6/3/2025), Rupiah kembali menguat ke kisaran Rp16.444 per dolar AS.

"Di lain pihak, dalam perkembangan sektor energi, kita tahu bahwa beberapa pembeli batu bara asal China menolak implementasi Harga Batubara Acuan (HBA) yang baru," ujar Arfian.

Eksportir batu bara Indonesia pun, dikatakan Arfian, telah meminta masa transisi selama enam bulan untuk mengakomodasi perubahan ini, mengingat sosialisasi dan implementasi kebijakan dinilai terlalu cepat.

Padahal, penetapan HBA sendiri bertujuan untuk memberikan Indonesia kontrol lebih besar atas harga ekspor batu bara serta menjaga stabilitas harga domestik.

"Namun, kebijakan ini berpotensi menghambat permintaan dari China, dengan kemungkinan adanya pembatalan atau renegosiasi kontrak oleh pembeli," ujar Arfian.

Jika hal ini terjadi, dikatakan Arfian, maka dampaknya dapat berujung pada penurunan volume ekspor dan pendapatan dari sektor batu bara Indonesia.

Di lain pihak, BI sendiri juga telah menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp130 triliun.

BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan, yaitu memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, menyediakan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan dan mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi," ujar Arfian.

(taufan sukma)