Menteri LH Buka Suara Soal Predikat “Fossil of the Day” di COP30

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia merespons kritik berupa penyematan predikat “Fossil of the Day” yang diberikan Climate Action Network (CAN) kepada delegasi Indonesia pada Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belem, Brasil. Kementerian Lingkungan Hidup yang memimpin delegasi Indonesia di COP30 menegaskan atribusi tersebut lahir dari pemotongan konteks terhadap intervensi Indonesia pada isu Nature-based Solutions (NbS) serta sektor hutan dan penggunaan lahan atau Forest and Other Land Use (FOLU).

Dalam pernyataannya, Delegasi Indonesia menegaskan seluruh posisi negosiasi Indonesia telah dipersiapkan dengan kajian mendalam, berbasis bukti sains yang tersedia saat ini, dan berpijak pada prinsip kelayakan serta keadilan bagi negara pemilik hutan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan isu ini harus dilihat dalam gambaran besar.

“Sebagai negara pemilik hutan tropis besar, kami menjaga hutan dengan kerja nyata. Kami hanya meminta satu hal, yaitu fairness. Standar global harus menghargai kerja lapangan dan realitas negara pemilik hutan,” kata Hanif dalam pernyataannya, Selasa (25/11/2025).

Pada 15 November lalu, CAN yang merupakan koalisi lebih dari 1.900 organisasi masyarakat sipil memberikan predikat “Fossil of the Day” kepada Indonesia di COP30. Dalam pernyataannya, CAN menyebut predikat ini diberikan karena Indonesia membawa banyak pelobi industri bahan bakar fosil dalam Delegasi Indonesia.

CAN menilai intervensi Indonesia pada Pasal 6.4 Perjanjian Paris yang membahas mekanisme pasar karbon global kerap sejalan dengan dorongan industri bahan bakar fosil di negara itu.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Delegasi Indonesia yang beranggotakan 92 negosiator lintas kementerian hadir dengan mandat diplomasi yang kuat, berbasis pengalaman teknis bertahun-tahun, dan membawa kepentingan nasional yang selaras dengan ambisi global.

Hanif menegaskan Indonesia tidak datang ke COP30 dengan retorika, tetapi dengan bukti bahwa transisi hijau dapat berjalan bila dunia membangun arsitektur dukungan yang adil dan setara.

“Keputusan COP30 harus menjadi pijakan kuat bagi aksi yang melindungi masyarakat, memperkuat ketahanan nasional, dan memastikan transisi menuju pembangunan rendah karbon berlangsung secara berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan, tanpa ada yang tertinggal,” katanya.