.png)
2 hours ago
3
Foto yang dirilis oleh Dewan Pengungsi Norwegia (NRC) ini menunjukkan keluarga-keluarga pengungsi dari el-Fasher di kamp pengungsian tempat mereka mencari perlindungan dari pertempuran antara pasukan pemerintah dan RSF, di Tawila, wilayah Darfur, Sudan, Jumat, 31 Oktober 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM— Pemerintah Sudan mengatakan pengumuman komandan Pasukan Dukungan Cepat, Muhammad Hamdan Dagalo "Hamidti", mengenai gencatan senjata kemanusiaan adalah manuver politik yang terang-terangan dan bertentangan dengan kenyataan pahit yang dilakukan pasukannya di lapangan.
Menteri Kebudayaan dan Informasi Sudan, Khalid al-Aisar, menjelaskan dalam pernyataan pers, dikutip Aljazeera, Selasa (25/11/2025), bahwa milisi telah kehilangan semua nilai kemanusiaan.
Hal ini karena mereka mengepung warga sipil yang tidak berdaya, membuat mereka kelaparan, dan membombardir mereka dengan pesawat tak berawak di beberapa kota, serta menggantung beberapa dari mereka di pohon dan mengubur yang lain hidup-hidup.
Kejahatan mengerikan terakhir dilakukan di kota El Fasher dan Bara, sehingga pernyataan pemimpinnya tentang "gencatan senjata karena pertimbangan kemanusiaan" tidak dapat dianggap serius atau jujur."
Dia menambahkan, pernyataan yang dibuatnya kemarin hanyalah upaya baru untuk menipu komunitas internasional dan memoles citra yang telah dirusak oleh fakta-fakta yang tak terbantahkan tentang kejahatan dan pelanggaran yang terus dilakukan pasukannya.
Al-Aisar menyatakan pengalaman sebelumnya, terutama gencatan senjata Jeddah, menunjukkan bahwa tentara Sudan mematuhi apa yang telah ditandatangani.
Sementara pasukan dukungan cepat memanfaatkan gencatan senjata tersebut untuk mengirimkan pasokan senjata dan perlengkapan kepada tentara bayarannya, serta meraih keuntungan militer dengan mengorbankan warga sipil.
Sikap Amerika Serikat
Sementara itu, Penasihat Presiden Amerika Serikat untuk Urusan Arab dan Afrika, Masad Pauls, mengatakan Washington telah mengajukan teks yang bijaksana untuk rencana perdamaian di Sudan, tetapi pemerintah Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat menolaknya.
Pauls menambahkan, Amerika Serikat mengutuk kekejaman yang dilakukan oleh Pasukan Dukungan Cepat dan tentara Sudan, serta menegaskan perlunya menghukum mereka yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.
