Donald Trump akan resmi dilantik sebagai presiden Amerika Serikat (AS) untuk periode yang kedua pada 20 Januari 2025.
Menanti Gebrakan Ekonomi Periode Kedua Trump. (Foto: MNC Media)
IDXChannel - Donald Trump akan resmi dilantik sebagai presiden Amerika Serikat (AS) untuk periode yang kedua pada 20 Januari 2025. Para investor, pelaku usaha, dan negara mitra memantau ketat rencana ekonominya.
Pada masa jabatan yang pertama pada 2016-2020, Trump mengeluarkan sejumlah gebrakan ekonomi, termasuk mengenakan tarif tinggi terhadap impor asal China yang memicu perang dagang antara kedua negara adidaya.
Selama kampanye pilpres pada 2024, Trump berjanji meneruskan kebijakan tarif impor tinggi. Tak hanya China, dia juga berencana mengenakan langkah serupa kepada banyak negara lainnya.
Apa saja rencana ekonomi Trump?
1. Tarif impor
Trump merencanakan tarif impor sebesar 10 persen untuk semua barang yang berasal dari luar AS. Dia juga mengaku akan mengenakan tarif impor setidaknya 60 persen untuk produk buatan China.
Trump juga berencana mengenakan tarif impor 25 persen kepada Meksiko dan Kanada. Dia meminta kedua negara untuk membatasi arus imigran ilegal ke AS.
Dia juga mengancam akan mengenakan tarif impor 100 persen kepada negara BRICS jika kelompok tersebut melanjutkan upaya dedolarisasi. BRICS terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Ethiopia.
Trump juga mempertimbangkan tarif impor untuk Uni Eropa. Dia mendorong negara-negara Eropa untuk membeli lebih banyak minyak bumi dan gas alam dari AS untuk mengurangi defisit perdagangan Negeri Paman Sam tersebut.
Sejumlah ekonom mengatakan bahwa kebijakan tarif impor tinggi tidak efektif mengurangi defisit perdagangan AS. Di sisi lain, langkah tersebut dapat memicu lonjakan inflasi karena pengusaha memasukkan biaya tarif impor ke harga produk.
2. The Fed
Trump ingin memiliki suara dalam pembuatan kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed). Hal ini dianggap banyak pihak mengancam independensi bank sentral AS tersebut.
"Saya rasa saya berhak memberikan komentar mengenai apakah suku bunga harus naik atau turun," kata Trump tahun lalu.
Meski demikian, dia memperhalus keinginannya tersebut akhir-akhir ini. Dia mengaku tidak akan secara paksa mendepak Jerome Powell dari kursi pimpinan The Fed.
Masa jabatan Powell baru akan berakhir pada pertengahan 2026. Dia menyatakan siap bekerja sama dengan tim ekonomi Trump dengan tetap menjaga independensi The Fed.
3. Efisiensi pemerintah
Trump menunjuk miliarder Elon Musk, orang terkaya di dunia yang juga pendukung kuatnya, untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah, lembaga baru yang akan diciptakan pada masa jabatan keduanya.
Musk akan ditugaskan untuk meningkatkan efisiensi pemerintah dengan cara memangkas pengeluaran yang tidak perlu. Sang pemimpin Tesla akan dibantu Vivek Ramaswamy yang juga seorang miliarder.
Musk berjanji memangkas pengeluaran pemerintah federal hingga USD2 triliun. Dia berencana memotong jumlah pegawai pemerintah federal dalam skala besar.
4. Imigran ilegal
Trump berjanji untuk memulangkan jutaan imigran ilegal di AS. Dia mengatakan bahwa mereka merebut pekerjaan warga lokal.
Meski demikian, sejumlah ekonom memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat memicu lonjakan inflasi jika dilakukan secara tidak hati-hati. Berkurangnya jumlah tenaga kerja secara tiba-tiba dapat mengerek upah secara tajam.
"Pekerja akan menuntut upah yang lebih tinggi dan harga produk dapat menjadi lebih tinggi," kata COO AtWork Jason Leverant kepada US News.
Wakil presiden terpilih AS JD Vance mengungkapkan bahwa jumlah imigran ilegal yang bakal dideportasi pemerintahannya bakal mencapai belasan juta orang. Pihaknya juga akan mencegah imigran ilegal baru yang ingin memasuki wilayah AS.
5. Terusan Panama dan Greenland
Trump membuat heboh baru-baru ini setelah menyatakan ingin menguasai Terusan Panama. Dia mengeluhkan tarif tinggi yang dikenakan terhadap kapal-kapal AS.
Dia juga menuduh China memiliki pengaruh besar di Terusan Panama. Kanal penting tersebut dibangun AS pada awal abad ke-20 namun kemudian diserahkan kepada Panama pada 1999.
Panama secara tegas menolak keinginan Trump. Negara Amerika Tengah itu juga membantah kanal tersebut dikendalikan China.
Hampir bersamaan, Trump juga mengungkapkan keinginannya untuk mengontrol Greenland, pulau terbesar di dunia yang terletak dekat Kutub Utara dan berada di bawah Denmark.
Trump mengatakan bahwa Greenland penting bagi kemanan nasional AS. Sama seperti Panama, Greenland dan Denmark juga menolak rencana sang presiden terpilih AS. (Wahyu Dwi Anggoro)