Kemenkeu Ungkap Anggaran Iklim Rp 73,5 Triliun per Tahun, Dorong Peran Swasta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengungkapkan rata-rata pengeluaran pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim mencapai Rp73,5 triliun per tahun selama periode 2018-2024.

“Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun,” ujar Herman Saheruddin dalam Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan nominal tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim. Namun, hal tersebut juga menunjukkan masih besarnya kesenjangan pembiayaan terkait iklim.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia membutuhkan Rp794 triliun hingga Rp800 triliun per tahun untuk mencapai target nol emisi (Net Zero Emission/NZE) pada 2060.

“Oleh karena itu, belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta,” katanya.

Herman menyatakan pemerintah memposisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan iklim, tapi sebagai katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi yang jauh lebih besar dari sektor swasta.

Pihaknya pun meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan hanya akan berhasil apabila pemerintah dan para pelaku pasar mampu membangun kerja sama yang solid untuk mengatasi permasalahan iklim.

Hal tersebut karena diperlukan ekosistem pembiayaan yang komprehensif, terdiversifikasi, dan kolaboratif untuk merealisasikan target iklim Indonesia.

sumber : ANTARA