.png)
2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sedang menghadapi tantangan akibat belum cairnya dana transfer dari pemerintah pusat. Yakni, dari target awal APBD Jabar sebesar Rp 31 triliun, terkoreksi menjadi sekitar Rp 29 triliun.
Menanggapi situasi ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, meminta Pemprov Jabar lebih agresif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dioptimalkan.
Ia berharap, Pemprov Jabar tidak terus bergantung pada pajak kendaraan bermotor sebagai sumber utama pemasukan.
"Kita tidak bisa hanya mengandalkan pajak kendaraan bermotor. Ini cukup rawan. Kalau masyarakat nanti sudah banyak yang pindah ke kendaraan listrik atau daya beli untuk membeli kendaraan sedang berkurang, otomatis pendapatan kita akan ikut merosot. Pemprov Jabar harus mulai berpikir mencari pendapatan di luar itu," ujar Ineu kepada Republika, Jumat (24/4/2026).
Untuk menutupi target pendapatan, Ineu menilai masih banyak sektor potensial yang selama ini belum tergarap maksimal. Pertama, ia menyoroti pengelolaan aset milik pemerintah provinsi. Saat ini, banyak aset daerah disewakan dengan nilai kontrak sangat rendah.
Ineu mencontohkan, masih ada aset yang hanya disewakan di angka Rp 3 juta per tahun. Padahal, nilai potensi ekonominya cukup tinggi. Karena itu, nilai sewa aset ini harus segera dievaluasi dan disesuaikan dengan harga pasar agar menyumbang pendapatan yang berarti.
Selain optimalisasi aset, Ineu juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Jabar. BUMD didirikan dengan tujuan menjadi mesin pencetak uang bagi daerah melalui pembagian dividen.
Namun kenyataannya, sejauh ini hanya Bank BJB dan PT Migas Utama Jabar (MUJ) yang setorannya terlihat maksimal, sementara puluhan BUMD lainnya belum memberikan kontribusi nyata.
"Lalu, ada potensi pajak lain seperti pajak alat berat dan pajak air permukaan yang bisa terus dioptimalkan. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan ini harus dilakukan merata di sektor-sektor baru," kata Ineu yang juga anggota Komisi III DPRD Jabar ini.
Di luar urusan pajak dan aset, Ineu meminta Pemprov Jabar lebih proaktif menagih piutang dana transfer dari pemerintah pusat yang sempat tertunda. Ia pun mendorong agar pemprov memastikan perhitungan bagi hasil pajak bahan bakar minyak (BBM) dan cukai rokok dari pusat sesuai dengan porsi Jabar.
"Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk yang besar, nilai konsumsi BBM dan rokok di Jabar sangat tinggi, sehingga dana bagi hasil yang dikembalikan untuk program kesehatan dan infrastruktur masyarakat harus dipastikan maksimal," katanya.
