Hashim Sebut RI Mau Bangun Pembangkit Nuklir 10 GW

Jakarta -

Utusan Khusus Presiden Energi dan Lingkungan sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Indonesia akan ekspansi besar-besaran di sektor energi baru terbarukan (EBT) hingga 2040. Salah satunya, membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas 10 giga watt (GW).

Hashim menyebut kontrak pengembangannya akan diberikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

"Banyak kontrak akan...dalam lima tahun ke depan, terutama (kontrak) nuklir karena jangka waktunya panjang," kata Hashim dalam wawancara dengan Reuters di New York, dikutip Jumat (2/5/2025).

Pada 2040, lanjut Hashim, Indonesia berencana menambah kapasitas listrik sebesar 103 GW. Rinciannya, 75 GW dari tenaga surya, angin, panas bumi, dan biomassa, 10 GW dari energi nuklir, dan 18 GW dari gas.

Hashim menerangkan kapasitas daya listrik yang terpasang Indonesia saat ini sekitar 90 GW yang mana lebih dari separuhnya berasal dari batu bara. Energi terbarukan baru menyumbang kurang dari 15 GW dan Indonesia saat ini tidak memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir.

Hashim menyebut beberapa perusahaan tenaga nuklir internasional telah menunjukkan minat untuk ikut serta dalam rencana tersebut, seperti perusahaan nuklir negara milik Rusia Rosatom, China National Nuclear Corporation, Rolls Royce dari Inggris, EDF dari Prancis dan perusahaan reaktor modular kecil AS NuScale Power Corporation.

"Saya kira bisa saja mereka akan berinvestasi bersama dengan lembaga seperti Danantara," kata Hashim.

Hashim mengatakan belum ada keputusan terkait lokasi pembangunan pembangkit nuklir. Lokasi PLTN sendiri merupakan isu sensitif bagi negara yang terletak di Cincin Api Pasifik, tempat berbagai lempeng pada kerak Bumi bertemu sehingga meningkatkan risiko gempa bumi dan aktivitas gunung berapi.

Meski begitu, Hashim menilai wilayah Indonesia bagian barat cocok untuk PLTN tunggal yang mampu menghasilkan daya sekitar 1 GW. Sedangkan di wilayah timur cocok untuk PLTN modular kecil terapung yang mampu menghasilkan daya hingga 700 megawatt (MW).

"Pemerintah tidak ingin melakukan bunuh diri ekonomi. Tidak akan ada penghentian total energi fosi, tetapi akan ada pengurangan secara bertahap," imbuh Hashim.

(acd/acd)