.png)
2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Mantan Menteri Agama RI sekaligus kader Nahdlatul Ulama (NU), Lukman Hakim Saifuddin (LHS) menilai seruan pengembalian konsesi tambang NU kepada pemerintah merupakan aspirasi moral yang penting untuk dikaji secara serius oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Menurut Lukman, aspirasi tersebut mengemuka dalam Konferensi Besar Warga NU di Ciganjur beberapa waktu lalu dan mencerminkan kegelisahan warga NU agar organisasi kembali pada jati dirinya sebagai jam’iyah yang mandiri dan independen.
“Jadi pesan penting dari aspirasi warga NU ini adalah bagaimana NU bisa kembali ke jati dirinya yaitu memiliki kemandirian, memiliki independensi sehingga posisi NU terhadap negara, relasi NU terhadap negara ini harus kembali di tata ulang,” ujar Lukman saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (26/12/2025).
Ia menegaskan, kemandirian NU bukan hanya bersifat sikap politik, tetapi juga kelembagaan dan finansial. NU, kata dia, harus memperkuat basis ekonomi yang sesuai dengan karakter dan bidang garapan organisasi, bukan justru terlibat dalam sektor yang berpotensi menimbulkan mudharat.
Terkait konsesi tambang, Lukman mengingatkan bahwa keputusan Muktamar NU sebelumnya telah menegaskan bahwa pengelolaan tambang yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kemafsadatan sebagai sesuatu yang tidak dibolehkan.
Karena itu, aspirasi agar izin pengelolaan tambang dikembalikan kepada negara dinilainya sejalan dengan khittah dan keputusan organisasi.
“NU bisa kembali fokus kepada bidang garapannya yang utama yaitu menebarkan Islam, berfahamkan ahli sunnah wal jamaah melalui cara menebarkan kemaslahatan,” ucap Lukman.
Ia menyebut, bidang utama NU adalah merawat kemanusiaan, menegakkan keadilan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengembangkan usaha sosial-ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, serta menjaga budaya, lingkungan, kebangsaan, dan demokratisasi.
Selain soal tambang, Lukman juga menanggapi suara para kiai sepuh yang belakangan dinilai kurang dihiraukan dalam penyelesaian konflik internal PBNU. Menurutnya, NU merupakan organisasi yang unik karena memadukan tradisi ulama dengan tata kelola organisasi modern.
“Kami di NU itu terbiasa memadukan antara pendekatan modern, yaitu menata jamiyah organisasi secara modern dengan menyempurnakan AD/ART sebagai pedoman dalam berorganisasi, tapi juga tidak meninggalkan tradisinya yang memuliakan ulama, kiai," katanya.
Karena itu, menurutnya, tantangan ke depan, terutama dalam Muktamar nanti adalah menyempurnakan aturan organisasi tanpa menghilangkan nilai-nilai ketakziman kepada ulama, masyayikh, dan pimpinan pesantren yang telah menjadi ruh perjalanan NU sejak awal berdirinya.
“Jadi, ini saling melengkapi, bukan untuk saling meniadakan satu dengan yang lain,” kata Lukman.
