DPRD Kota Tangerang Bahas Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna

TANGERANG - DPRD Kota Tangerang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian dan penjelasan Wali Kota Tangerang mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Ruang Paripurna, Rabu (12/3).

Wali Kota Tangerang Sachrudin mengungkapkan, tujuan pembentukan Raperda terkait pajak dan retribusi daerah dimaksudkan untuk merumuskan mekanisme pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Tangerang sebagai landasan untuk pengelolaan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber daerah.

“Serta dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, optimalisasi pemungutan pajak daerah,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, Raperda tersebut juga untuk menyesuaikan tarif pajak daerah dan retribusi secara aktif, akuntabel, tidak membebani masyarakat serta tetap mendukung pendapatan daerah.

Menurutnya, kebijakan ini juga dapat mendukung perekonomian daerah tanpa memberatkan wajib pajak serta masyarakat umum.

“Itu semua digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, pembangunan dan meningkatkan berbagai pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang, sehingga pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Tangerang sesuai dengan kaidah hukum dan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di masyarakat serta sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengelolaan PAD,” ucap wali kota.

Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam mengatakan Rapat Paripurna diselenggarakan dalam rangka penyampaian dan penjelasan Wali Kota Tangerang mengenai Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.