.png)
5 hours ago
3
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady .
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menyoroti masih adanya ratusan kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki sekolah menengah atas (SMA) maupun sekolah menengah kejuruan (SMK). Kondisi tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Jawa Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Daddy saat menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Wawancara dan Verifikasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bappeda Jabar, Senin (29/6/2026).
Menurut Daddy, berdasarkan data yang pernah dibahas bersama Pemprov Jabar, masih terdapat sekitar 144 kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK. Meski jumlah tersebut diyakini terus berkurang seiring pembangunan sekolah baru, persoalan pemerataan pendidikan masih menjadi perhatian DPRD Jawa Barat.
"Saya termasuk orang yang ngotot bahwa Jabar ini dari 627 kecamatan masih ada 144 kecamatan yang belum punya SMA atau SMK. Mudah-mudahan sekarang sudah berkurang," ujar Daddy.
Ia menegaskan bahwa DPRD Jabar melalui Badan Anggaran terus mendorong penambahan sekolah baru di wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan menengah. Langkah tersebut penting agar para pelajar tidak perlu menempuh perjalanan jauh atau bahkan bersekolah ke daerah lain.
Daddy mencontohkan kondisi yang pernah ditemuinya di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Menurut Daddy terdapat sejumlah desa yang para siswanya harus menyeberang ke wilayah lain untuk mendapatkan layanan pendidikan tingkat SMA dan SMK.
"Bagaimana tidak prihatin ketika ada anak-anak yang harus sekolah ke kabupaten lain. Ini yang harus menjadi perhatian bersama," kata Daddy.
Selain Talun, ia juga menyebut beberapa kecamatan lain yang masih membutuhkan penambahan unit sekolah baru. Karena itu, DPRD terus berupaya mengawal agar kebutuhan pendidikan masyarakat dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurut Daddy, pembangunan sektor pendidikan harus menjadi bagian dari agenda besar peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat. Kehadiran SMA dan SMK di setiap kecamatan dinilai akan memperluas kesempatan belajar sekaligus mengurangi kesenjangan akses pendidikan antarwilayah.
Ia berharap sinergi antara DPRD dan Pemprov Jabar dapat mempercepat terwujudnya pemerataan layanan pendidikan di seluruh Jawa Barat. "Pada akhirnya tujuan kita sama, yakni memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Barat," ujarnya.
