China Kasih Ancaman ke Negara yang Nego dengan AS, Airlangga Bilang Begini

Jakarta -

Pemerintah merespons peringatan keras China kepada negara-negara yang melakukan negosiasi terkait kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Indonesia baru saja melakukan negosiasi tersebut.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin delegasi Indonesia untuk menegosiasikan kebijakan tarif mengatakan Indonesia pada prinsipnya berkomunikasi dengan semua negara. Namun dalam pembahasan negosiasi tarif, semua dilakukan secara bilateral antarkedua negara saja. Dalam hal ini, pembicaraan hanya sekedar kepentingan AS dan Indonesia, tidak menyangkut China.

"Kami dengan pemerintah China ada komunikasi juga, jadi ini merupakan komunikasi atau negosiasi yang sifatnya bilateral tidak menyangkut negara lain," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

"Pembahasan itu selalu bilateral. Jadi antara Indonesia dan AS tidak ada pembicaraan dengan negara lain. Karena ini bilateral, bukan multilateral," lanjutnya.

Begitupun ketika Indonesia bicara dengan China. Semua dilakukan secara bilateral, tidak ada sangkut paut AS di dalamnya. "Sama seperti kita saat bicara dengan China. Tak ada pembicaraan soal negara lain," beber Airlangga.

Peringatan China sendiri datang apabila negosiasi negara-negara lain dengan AS berpotensi merugikan kepentingannya, termasuk negosiasi antara AS dengan Indonesia. Bahkan China menyatakan akan melakukan tindakan balasan kepada negara-negara tersebut jika dinilai merugikannya.

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan China merespon rencana Presiden AS Donald Trump yang akan menggunakan negosiasi tarif untuk menekan mitra dagang AS agar membatasi hubungan mereka dengan Tiongkok.

"Tiongkok dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan Tiongkok. Jika hal itu terjadi, Tiongkok tidak akan menerimanya dan akan mengambil tindakan balasan secara tegas dan sepadan," kata Kementerian Perdagangan Tiongkok dikutip CNBC, Senin (21/4/2025) yang lalu.

(hal/fdl)