BGN Siap Angkat 32 Ribu Pegawai Jadi PPPK, JPPI: Masih Ada 1,1 Juta Guru Honorer di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) bakal mengangkat 32 ribu pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Langkah BGN itu menimbulkan pro kontra lantaran para pegawai BGN tersebut belum genap bekerja salama satu tahun melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan pengangkatan para pegawai BGN itu sangat melukai hati para guru honorer. Pasalnya, masih banyak guru honorer yang telah mengandi bertahun-tahun, tapi tak kunjung mendapatkan kesempatan menjadi PPPK.

"Jadi kebijakan ini jelas melukai guru-guru di Indonesia, jelas merusak sektor pendidikan," kata dia saat dihubungi Republika, Kamis (22/1/2026).

Ia menyebutkan, saat ini masih ada 1,1 juta guru honorer di seluruh Indonesia. Namun, pemerintah justru memilih untuk mengangkat pegawai BGN menjadi ASN, alih-alih memprioritaskan kesejahteraan para guru honorer.

Ubaid menilai, selama ini banyak anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk menjalankan program MBG. Padahal, anggaran itu seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan, salah satunya adalah menyejahterakan guru.

"Jadi di Pasal 31 Undang-Undang Dasar itu kan anggaran pendidikan itu untuk pendidikan. Jadi anggaran pendidikan mestinya dipakai untuk menyejahterakan guru, bukan mengangkat pegawai MBG gitu. Jadi ini udah ngawur ini," kata dia. 

Karena itu, ia meminta pemerintah dapat mengalokasikan anggaran sesuai peruntukannya. Menurut dia, tidak semestinya anggaran pendidikan digunakan untuk membiayai program MBG.

"Iya, itu anggaran pendidikan itu kan ada peruntukannya untuk siswa, untuk guru, untuk perbaikan infrastruktur itu dulu. Lha kok malah ngurusin pegawai MBG itu apa relevansinya? Kan aneh," kata Ubaid.

sumber : Antara