Bertemu Anggota PaRD di Masjid Istiqlal, Menag Sebut Kepemimpinan Inklusif Bawa Kemaslahatan

IDXChannel - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pentingnya model kepemimpinan inklusif. Menurutnya, kepemimpinan inklusif dapat membawa pada terwujudnya kemaslahatan.

Hal ini disampaikan Menag saat menerima para pemimpin dan anggota The International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD) di Masjid Istiqlal, Jakarta. 

Dalam pertemuan ini, Menag yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal mengungkapkan kondisi kerukunan dan nilai-nilai Moderasi Beragama yang berkembang baik di Indonesia.

“Dalam sejarah peradaban manusia, kepemimpinan yang inklusif telah terbukti membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Islam sendiri telah memberikan teladan yang relevan dalam hal ini,” kata Menag 

Nasaruddin Umar, di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Nabi Muhammad SAW, kata Menag, adalah contoh pemimpin inklusif yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan keberpihakan pada kelompok rentan (mustadh’afin). “Kepemimpinan yang tidak hanya bersandar pada otoritas, tetapi juga pada uswah hasanah-keteladanan yang membawa manfaat dan maslahat bagi semua,” kata Menag.

Menurutnya, kepemimpinan inklusif berupaya memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau status sosial, mendapatkan hak dan akses yang sama dalam layanan publik. 

Dalam konteks Kementerian Agama RI, konsep ini diimplementasikan melalui berbagai kebijakan yang memastikan layanan keagamaan inklusif bagi semua.

“Program penguatan Moderasi Beragama, misalnya, bertujuan untuk membangun sikap keberagamaan yang menghargai perbedaan, menolak ekstremisme, sekaligus untuk memperkuat kerukunan umat beragama,” ujar Menag.

Contoh lain, program fasilitasi layanan ibadah bagi kelompok rentan. Misalnya, penyediaan akses yang lebih baik ke rumah ibadah bagi penyandang disabilitas. Ini menjadi bagian dari upaya Kemenag menciptakan sistem yang lebih inklusif. Ini juga sudah diterapkan di Masjid Istiqlal.

“Kami juga terus memperkuat kerja sama dengan organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa keberagaman dalam praktik beragama dapat berjalan dengan harmonis dalam bingkai kebangsaan. Dalam ajaran Islam, ada prinsip yang disebut maslahah mursalah. Kebijakan ini memastikan bahwa semua layanan keagamaan dapat diakses secara adil dan merata,” kata Menag.

(kunthi fahmar sandy)