TNI-Polri Ikut Urus Jagung di Papua, Wamentan Sebut Bukan Tanam-Cangkul

Jakarta -

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan keterlibatan TNI hingga Polri dalam sektor pangan bukanlah untuk ikut andil dalam hal teknis, seperti menanam hingga mencangkul. Kegiatan tersebut akan tetap di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Penyuluh Pertanian.

Salah satu hal yang menjadi sorotan masyarakat, yakni Polri ikut terlibat dalam program penanaman jagung di Papua. Sudaryono menerangkan dalam program tersebut, polisi hanya membantu dalam hal fasilitas di Papua.

"Bukan Polisi menanam jagung di Papua, salah. Polisi memfasilitasi, mendorong, menyemangati. Yang melatih masyarakat Papua menanam jagung siapa? Bukan polisi, yang melatih adalah Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian sama seperti di Jawa dan pulau-pulau yang lain," kata Sudaryono dalam unggahan di akun Instagram, @sudaru_sudaryono, Rabu (9/4/2025).

Sudaryono menjelaskan TNI hingga Polri terlibat dalam mengurus sektor pangan untuk kegiatan penggalangan. Menurut dia, kegiatan tersebut dapat membantu petani apabila menemui kesulitan.

Dia menegaskan keterlibatan dua instansi tersebut tak lepas dalam melancarkan program pemerintah, misalnya serapan gabah oleh Bulog. Apabila di lapangan menemui kendala, TNI bisa membantu berkomunikasi dengan Bulog.

"Maka TNI terlibat, Polisi terlibat, kita membina ayo menanam padi. Ada masalah apa? Oh Ada masalah serapan Bulog, Babinsa ikut berkomunikasi dengan Bulog. Bagaimana ikut mensukseskan serapan Bulog sehingga petani mendapatkan pembelian gabah yang baik sehingga petaninya happy, sejahtera dong ya," terang Sudaryono.

Sebelumnya, Polri membentuk Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan. Gugus Tugas Mendukung Ketahanan Pangan berperan sebagai penggerak untuk menjembatani pelaksanaan program antara Kementan dengan kelompok tani hingga ke tingkat desa. Dukungan polsek dan bhabinkamtibmas Polri memainkan peran strategis dalam memfasilitasi pembentukan kelompok tani, membantu komunikasi antara kelompok tani dan dinas pertanian serta melakukan pengawasan distribusi bantuan agar tepat sasaran.

Fokus kerja Polri dalam program ini adalah Program Pemanfaatan Lahan Produktif yang mencakup 2 metode penanaman pola monokultur oleh poktan dan pola tumpang sari di lahan tanaman belum menghasilkan oleh perusahaan mitra. Pola tumpang sari difokuskan pada lahan tanaman belum menghasilkan (TBM) milik perusahaan swasta, PTPN, Perhutani, dan mitra lainnya.

Wakil Ketua Gugus Tugas Polri Brigjen Langgeng Purnomo menjelaskan bahwa sistem pengawasan dilaksanakan melalui Aplikasi Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan. Aplikasi ini menjadi inovasi digital yang memungkinkan monitoring secara real-time terhadap distribusi bantuan, pendataan lahan hingga evaluasi program. Peran strategis ini dilaksanakan dengan tetap menjaga koordinasi bersama dinas pertanian setempat agar semua program berjalan secara terukur dan tepat sasaran.

"Dalam pelaksanaan program ini, Polri bukan pelaksana, bukan pendamping teknis dan juga bukan pemodal, tapi Polri hadir sebagai penggerak, fasilitator dan pengawal agar bantuan dari negara melalui Kementan dapat tersalurkan tepat sasaran hingga sampai ke petani dan tidak disalahgunakan. Sinergi ini adalah bentuk nyata peran Polri dalam mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045," ujar Brigjen Langgeng, dikutip dari detikNews.

(rea/kil)