Sri Mulyani Beberkan Kondisi Defisit APBN di Awal Tahun

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan angka defisit APBN per akhir Maret 2025 menyentuh angka Rp 104,2 triliun. Jumlah itu setara dengan 0,43% dari produk domestik bruto atau PDB.

Meski begitu besaran defisit masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan dalam Undang-undang APBN tahun 2024 tentang APBN 2025 yakni sebesar 2,53%. Defisit Rp 104,2 triliun setara 16,9% dari target defisit APBN yang sebesar Rp 616,2 triliun (2,53%) dari PDB.

"APBN didesain dengan defisit 2,53%, ini sesuai dengan undang-undang APBN yang sudah disetujui oleh DPR, yaitu Undang-Undang 62 Tahun 2024. 2,53% itu artinya defisit Rp 616 triliun," ujarnya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, ditulis Rabu (9/4/2025).

Defisit APBN berasal dari pendapatan negara yang baru sebesar Rp 516 triliun atau 17,2% dari target Rp 3.005 triliun. Sementara belanja negara tercatat sudah menyentuh angka Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari target Rp 3.621,3 triliun.

Pendapatan negara terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 400,1 triliun atau 16,1% dar target Rp 2.490,9 triliun, dan penerimaan bukan pajak atau PNBP Rp 115,9 triliun atau 22,6% dari target.

Secara rinci penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak adalah sebesar Rp 322,6 triliun atau 14,7% dari target Rp 2.189,3 triliun. Sementara kepabeanan dan cukai adalah sebesar Rp 77,5 triliun atau 25,7% dari target Rp 301,6 triliun.

Sementara itu belanja negara yang sebesar Rp 620 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp 413,2 triliun atau 15,3% dari target Rp 2.701,4 triliun. Serta ada juga transfer ke daerah Rp 207,1 triliun atau 22,5% dari target Rp 919,9 triliun.

Pada kesempatan itu Bendahara Negara juga menyampaikan pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 250 triliun pada periode Januari-Maret 2025. Utang tersebut digunakan untuk menambal defisit APBN yang ditetapkan maksimal sebesar Rp 616,2 triliun.

Realisasi untuk pembiayaan anggaran itu mencapai 40,6% dari target APBN tersebut. Adapun defisit APBN per akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp 104,2 triliun atau 0,45% dari PDB.

Menurut Sri Mulyani, keputusan pemerintah itu adalah untuk mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang diramal bakal menimbulkan banyak disrupsi.

"Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan front-loading mengantisipasi bahwa Trump akan membuat banyak disruption. Jadi kalau kita melakukan front-loading bukan karena kita tidak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan," jelasnya.

Rincian pembiayaan anggaran tersebut berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) net Rp 270,4 triliun atau 34,8% dari pagu Rp 775,9 triliun. Lalu dari pinjaman neto mencapai Rp 12,3 triliun atau 9,2% dari pagu Rp 133,3 triliun.

Sementara itu pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp 20,4 triliun atau 12,8% dari pagu Rp 159,7 triliun. Adapun jumlah utang yang ditarik meningkat dibandingkan dua bulan awal tahun 2025 yang sebesar Rp 224,3 triliun.

(kil/kil)