.png)
3 weeks ago
12
Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar bersiap untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam, tokoh-tokoh muslim, serta pimpinan pondok pesantren untuk membahas dan mengupdate perkembangan-perkembangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk salah satunya membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Awal Ramadhan 1447H/2026 ini diprediksi akan berbeda. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar mengatakan, umat Islam harus tetap saling menghormati jika memang ada perbedaan dalam penetapan awal bulan puasa pada tahun ini.
"Potensinya ya tetap ada, dan kita hormati. Itu enggak bisa, sampai akhir zaman ya perbedaan itu tetap ada, dan tidak masalah," ujar Kiai Anwar saat ditemui dalam acara Mukernas I MUI di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Ia menilai, potensi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan di Indonesia merupakan bagian dari dinamika ijtihad. “Ijtihad itu bisa keliru, bisa salah, bisa benar. Kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Artinya ada ruang untuk berbeda itu ada. Yang penting buat umat Islam adalah menjaga ukhuwah islami, persatuan umat Islam," ucap Kiai Anwar.
Kiai Anwar mencontohkan, selama ini perbedaan biasanya terjadi antara ormas Islam yang menggunakan metode hisab maupun rukyat, sementara mayoritas umat mengikuti keputusan sidang isbat pemerintah. Meski demikian, ia mengingatkan, dalam konteks kehidupan bernegara, pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan keputusan bersama.
“Yang paling penting buat kami itu mengikuti pengumuman pemerintah. Karena pemerintah itu mempunyai otoritas menjadi hakim. Jadi menurut agama Islam keputusan hakim atau keputusan negara itu menghilangkan perbedaan,”kata dia.
