Senada dengan Hamas, Fatah Nilai Resolusi DK PBB tak Jelas: Tak Bahas Penyatuan Tepi Barat dan Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Anggota Dewan Revolusioner Gerakan Fatah, Taisir Nasrallah, menilai rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk penyelesaian konflik di Jalur Gaza, serta rancangan resolusi AS yang disetujui Dewan Keamanan PBB, masih menyisakan banyak ketidakjelasan. Ia mengatakan hal itu terjadi karena rencana tersebut tidak secara tegas memuat pembentukan dua negara merdeka, Palestina dan Israel.

Pada Senin (17/11/22025), Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi yang mendukung rencana komprehensif Trump untuk menyelesaikan konflik di Gaza. Tiga belas anggota Dewan mendukung resolusi itu, sementara Rusia dan China memilih abstain.

“Situasi ini tetap tidak jelas bagi kami karena tidak secara langsung membahas penyatuan Tepi Barat dan Jalur Gaza, maupun keputusan pembentukan dua negara seperti yang tercantum dalam Kesepakatan Oslo,” kata Nasrallah kepada RIA Novosti.

Ia menegaskan stabilitas di Timur Tengah hanya dapat tercapai jika Israel menghentikan klaimnya atas wilayah Palestina, negara Palestina merdeka berdiri dengan Yerusalem sebagai ibu kota, dan para pengungsi mendapatkan jaminan hak untuk kembali.

Dalam resolusi AS tersebut terdapat rencana pembentukan badan pemerintahan sementara bernama Board of Peace yang direncanakan dipimpin langsung oleh Trump. Resolusi itu juga memuat pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional dengan mandat awal selama dua tahun.

Namun, resolusi tersebut hanya mengatur prospek pembentukan negara Palestina yang baru akan muncul setelah reformasi Otoritas Palestina dilaksanakan dan proses pemulihan Gaza dimulai. Selain itu, formula solusi dua negara tidak tercantum dalam teks resolusi.

Pada akhir September, Trump memaparkan rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik Gaza. Rencana itu mewajibkan Hamas dan kelompok Palestina lainnya melepaskan keterlibatan mereka dalam pemerintahan Gaza.

Pada 10 Oktober, gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku. Tiga hari kemudian, Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani deklarasi gencatan senjata Gaza.

sumber : Antara, Sputnik-OANA