Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Gelar MPLS, Tampung 270 Siswa Baru Gratis

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 3 milik Provinsi Sulawesi Selatan resmi menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi 270 siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan ini menandai dimulainya pembelajaran bagi ratusan siswa dari keluarga prasejahtera di sekolah yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan, Malik Faisal, di Makassar, Rabu (15/7), menjelaskan bahwa ratusan siswa baru tersebut terdiri dari 90 siswa untuk masing-masing jenjang pendidikan, yakni Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Mereka berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

"Ini hari ke tiga MPLS yang bergilir digelar di Sulsel. Kemarin (Selasa, 14/7), MPLS Sekolah Rakyat digelar di Kabupaten Sinjai dan Takalar, sebelumnya juga digelar di Kabupaten Luwu," ujar Malik Faisal. Ia menambahkan bahwa jadwal pelaksanaan MPLS di setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada progres kesiapan bangunan fisik masing-masing.

Total Siswa dan Kapasitas Asrama

Dengan masuknya 270 siswa baru, total siswa di SRT 3 Sulsel saat ini mencapai 420 orang, yang merupakan gabungan dari 150 siswa lama dan siswa baru. Malik menegaskan bahwa total kapasitas tampung maksimal asrama sekolah ini sebenarnya mencapai 1.080 orang, sehingga masih terbuka peluang untuk menampung lebih banyak siswa di masa mendatang.

Penambahan Tenaga Pengajar

Peningkatan jumlah siswa ini juga diiringi dengan penambahan jumlah tenaga pengajar yang direkrut langsung oleh pemerintah pusat. Pada SRT 3 Sulsel, terdapat penambahan sebanyak 25 guru, dengan rincian sembilan guru untuk jenjang SD, 12 guru untuk SMP, dan tiga guru untuk SMA.

"Saat ini, kami menggunakan guru-guru SR 39 orang dari BPSDM dan mendapatkan tambahan sekitar 25 guru," kata Malik menambahkan. Dengan demikian, total tenaga pengajar yang bertugas kini semakin memadai untuk mendukung proses belajar mengajar.

Anggaran Operasional dan Peran Daerah

Malik Faisal menegaskan bahwa seluruh anggaran operasional dan pembangunan Sekolah Rakyat bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pusat. Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten tidak dibebankan anggaran operasional, karena sekolah ini sepenuhnya gratis bagi masyarakat prasejahtera.

Peran pemerintah kabupaten hanya terbatas pada penyiapan lahan siap bangun. Sementara itu, perekrutan tenaga pengajar dan guru baru terus berjalan di bawah kendali penuh pemerintah pusat. Di Sulawesi Selatan, masih terdapat sejumlah daerah yang belum mengusulkan lahan untuk pembangunan gedung SRT, di antaranya Kabupaten Maros, Gowa, Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Parepare, dan Palopo.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara