.png)
2 hours ago
1
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara perihal kehadiran perwakilan kementeriannya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia sebagai langkah positif untuk memperdalam sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Pada Rabu (19/11/2025) kemarin, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono turut hadir dalam RDG.
“Kehadiran perwakilan Kemenkeu di RDG BI bagus untuk sinergi fiskal moneter lebih dalam lagi. Di UU dibolehkan. Kita berterima kasih kepada bank sentral yang memberikan undangan ke kita,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Ia menjelaskan undangan tersebut merujuk Undang-Undang BI Pasal 43 ayat 1A yang memperbolehkan menteri menghadiri RDG dengan hak bicara tanpa hak suara. “Jadi kita bisa ngomong di sana, cuap-cuap ini itu, tetapi begitu voting bunga, orang kita enggak ikut,” ucapnya.
Purbaya menyebut kehadiran kementeriannya di RDG November 2025 diwakili Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Ia belum dapat menjelaskan detail pembahasan internal rapat karena Thomas saat ini sedang bertugas di luar kota.
Meski begitu, ia menilai kehadiran pemerintah di forum penentu suku bunga memberikan ruang agar pandangan fiskal turut dipertimbangkan BI. “Saya pikir ini suatu kebijakan yang positif. Rapat KSSK kan bukan suatu rapat untuk menetapkan bunga. Kalau ini, kita kirim orang ke sana pada rapat kebijakan penentuan bunga,” ujarnya.
Bank Indonesia sebelumnya menyampaikan alasan mengundang Menteri Keuangan dalam RDG bulanan. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan ketentuan tersebut sesuai Pasal 43 ayat 1A UU BI yang memperbolehkan seorang menteri mewakili pemerintah menghadiri RDG untuk memberikan pandangan tanpa hak suara.
Perry menegaskan undangan itu bertujuan memperkuat koordinasi kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah. Hal tersebut dinilai penting di tengah ketidakpastian global serta kebutuhan menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Ia juga menyampaikan tiga poin masukan dari Wamenkeu Thomas dalam RDG November. Pertama, pentingnya membangun ekspektasi positif secara bersama antara BI dan pemerintah untuk memperkuat efektivitas kebijakan. Kedua, pemerintah memberikan pembaruan ihwal ekspansi fiskal pada kuartal IV 2025 sesuai arahan presiden dalam program Asta Cita.
Ketiga, Thomas menyampaikan rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik di dalam negeri maupun luar negeri. Perry menyebut koordinasi penerbitan SBN tersebut penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat sinergi dengan operasi moneter BI.
