Prabowo 4 Jam Kopi Darat Bareng Investor-Ekonom, Ini Hasilnya

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto baru saja menghadiri pertemuan besar dengan pelaku ekonomi Indonesia dalam acara bertajuk Sarasehan Ekonomi yang dihelat di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa 9 April 2025 kemarin. Ini merupakan pertama kalinya Prabowo menghadiri acara diskusi besar secara langsung dengan para pelaku ekonomi setelah jadi presiden.

Tak tanggung-tanggung 4 jam dihabiskan Prabowo dalam acara yang dihadiri pengusaha, investor, ekonom, hingga pelaku ekonomi lainnya. Dalam acara itu, Prabowo menyampaikan pandangannya soal kondisi ekonomi terkini khususnya soal dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat, dia juga meminta deretan menteri di Kabinet Merah Putih untuk memaparkan prediksi dan pandangan soal ekonomi Indonesia.

Acara puncaknya, Prabowo menghabiskan sekitar satu jam untuk diskusi tanya jawab dengan para pelaku ekonomi. Orang nomor satu di Indonesia itu membuka diri untuk kritik, saran, dan pertanyaan dari para pelaku ekonomi. Prabowo pun menjawab pertanyaan dari 8 tokoh ekonomi mulai dari asosiasi pengusaha, ekonom, hingga serikat buruh.

Menurutnya, kondisi komunikasi yang kurang baik ini terjadi karena dirinya selama ini menganut filosofi evidence based performance alias kinerja pemerintah berbasis bukti.

"Saya mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang dan itu adalah tanggung jawab saya. Saya ingin jelaskan kenapa ini terjadi. Semua karena saya menganut filosofi evidence based performance, jadi saya enggan bicara tanpa bukti nyata," kata Prabowo.

Dia juga mengakui acara Sarasehan Ekonomi bisa digelar karena inisiatifnya secara langsung. Dalam ajang sarasehan itu dirinya ingin memperbaiki komunikasinya, khususnya kepada para pelaku ekonomi.

"Saya minta acara ini diselenggarakan karena saya merasa setelah kita memasuki 6 bulan masa bekerjanya pemerintah yang saya pimpin. Sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proaktif, dalam memberikan keterangan tentang keadaan yang berlaku," kata Prabowo.

Di depan para pelaku ekonomi, Prabowo juga mengatakan program pemerintah tidak ada yang instan hasilnya. Menurutnya, program pemerintah seringkali disorot oleh soal hasilnya saja. Padahal dia menilai semua program pemerintah perlu direncanakan, dikerjakan, baru ada hasilnya.

"Begitu saya ditetapkan jadi pemenang oleh KPU saya kumpulkan tim kecil dan kami bekerja, 5 bulan bekerja tanpa diliput media. Kadang diliput media malah sulit, karena media mau bukti seketika," ujar Prabowo.

Menurutnya dalam semua ilmu manajemen dan organisasi, sesuatu program memang tidak bisa dijalankan dengan harapan hasil yang seketika. Dia mengungkapkan yang bisa melakukan berbagai hal dalam waktu seketika cuma Nabi Musa yang memiliki tongkat sakti. Pemerintah tidak memiliki kekuatan semacam itu.

"Padahal tidak ada dalam manajemen suatu usaha dalam manajemen suatu organisasi dalam jalankan suatu proyek tidak bisa semua seketika. Yang bisa seketika itu hanya Nabi Musa yang punya tongkat, kita nggak bisa seketika," tegas Prabowo.

2. Pandangan Soal Kebijakan Trump
Prabowo juga blak-blakan mengenai pandangannya terhadap kebijakan Presiden Donald Trump yang memberikan tarif impor tinggi untuk komoditas yang masuk ke Amerika Serikat (AS), Indonesia sendiri terkena tarif sampai 32%. Menurutnya Indonesia siap berunding dengan AS, salah satunya untuk menyeimbangkan neraca dagang agar tarif bisa turun.

Mulanya, Prabowo menilai kebijakan AS sebagai negara adidaya membuat goncangan bagi ekonomi dunia. Menurutnya, kebijakan ini membuat ketidakpastian ekonomi terjadi di dunia. Pada akhirnya banyak negara jadi cemas.

"Apa yang terjadi sekarang goncangan dunia negara ekonomi terkuat membuat kebijakan memberi peningkatan tarif begitu tinggi kepada banyak negara. ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara cemas," sebut Prabowo.

Meski begitu, Prabowo mengatakan Indonesia rela untuk membalikkan surplus perdagangan dengan AS. Dia memaparkan surplus perdagangan sejauh ini mencapai US$ 17 miliar atau sekitar Rp 285 triliun (kurs Rp 16.800).

Indonesia, kata Prabowo, siap membeli langsung barang-barang dari AS senilai Rp 285 triliun tersebut. DIa menilai Indonesia bukan negara miskin sehingga mampu untuk melakukan hal itu.

"Saya tawarin mereka pak-pok, US$ 17 miliar surplus kita. US$ 17 miliar kita beli dari Amerika! Kita bukan negara miskin, kita bisa beli US$ 17 miliar dari Amerika," sebut Prabowo.

Dia pun sesumbar sederet barang yang bisa diimpor Indonesia dari Amerika. Misalnya saja LPG BBM, ataupun bor untuk melakukan pengeboran minyak.

"Apa yang kita butuh? Kita butuh LPG misalnya US$ 9 miliar, butuh minyak BBM bisa impor lagi US$ 9 miliar. Atau kita butuh alat teknologi, alat rig drilling dari mereka karena kita mau buka 10 ribu sumur lama dengan teknologi baru. Jadi mungkin 3 atau 4 item, pak-pok," papar Prabowo.

Ada lagi sederet barang lain yang bisa diimpor Indonesia dari Amerika. Prabowo menyebut beberapa komoditas pertanian, dari kedelai hingga gandum.

3. Komitmen Berikan Kemudahan Usaha
Dalam tanya jawab yang dilakukan, Prabowo mendapatkan sederet permintaan untuk kemudahan berusaha dari pengusaha. Gayung bersambut, Prabowo mengungkapkan dirinya berkomitmen untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi pengusaha lokal.

Dari segi regulasi, Prabowo menekankan agar kabinetnya lebih banyak memberikan kemudahan berusaha bagi pebisnis lokal, bila ada regulasi yang tidak masuk akal sebaiknya segera dihapuskan. Dia bercerita dirinya sudah paham ruwetnya regulasi berbisnis di Indonesia karena pernah merasakan menjadi pengusaha.

"Kerja harus efisien, buang semua regulasi tidak masuk akal. Permudah semua proses untuk pengusaha. Ini bagusnya presidenmu mantan pengusaha juga, saya 25 tahun di luar kekuasaan pengusaha, menghadap pejabat ini itu, saya paham," kata Prabowo.

Dia mengimbau kepada para menteri agar mempermudah urusan perizinan. Salah satu yang dikeluhkan Prabowo adalah selama ini seringkali banyak peraturan teknis yang menghambat urusan bisnis di berbagai kementerian.

Orang nomor satu di Indonesia itu ingin peraturan semacam ini bisa disederhanakan. Jangan sampai ada peraturan di kementerian justru lebih menghambat daripada peraturan yang dibuat atas nama presiden.

"Menteri-menteri ya jangan ragu-ragu, saya minta urusan perizinan, kadang-kadang ya birokrat ini ada aja. Sudah keluarkan keputusan prsiden dia keluarkan peraturan teknis, pertek-pertek apa itu pertek? Kadang lebih galak pertek itu daripada keputusan presiden, pokoknya pertek dikeluarkan kementerian harus seizin presiden. Dimudahkan," papar Prabowo.

Bahkan urusan regulasi kemudahan berusaha, Prabowo bilang agar Indonesia bisa menyontek negara kompetitor. Apabila ada regulasi di negara tetangga yang lebih memberikan dampak positif lebih baik diadaptasi di Indonesia. Tak ada salahnya menyontek katanya.

"Ada satu taipan ngomong ke saya, dia punya ilmu, 'copy with pride." Ini yang bisa dilakukan," beber Prabowo.

4. Mau Buka Keran Impor
Dalam forum diskusi yang sama, Prabowo juga sempat meminta kepada menteri-menterinya agar aturan kuota impor dihapus untuk produk-produk menyangkut hajat hidup orang banyak.

Prabowo menilai seharusnya bagi perusahaan yang mampu untuk impor lebih baik diberikan izin tak perlu banyak birokrasi yang berbelit. Kebijakan untuk penunjukan importir oleh pemerintah juga diminta Prabowo dihilangkan, lebih baik semua pihak diberikan keleluasaan untuk impor.

"Saya kasih perintah hilangkan kebijakan kuota-kuota impor utamanya untuk barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor silakan, bebas," sebut Prabowo.

Menurutnya kebijakan ini juga dilakukan dalam rangka memberikan angin segar kepada dunia usaha. Kebutuhan importasi yang mau dilakukan misalnya untuk bahan baku dan sebagainya lebih baik dimudahkan saja. Dia menilai pengusaha memiliki peran ekonomi besar di Indonesia. Khususnya dalam rangka membuka lapangan kerja.

Bahkan, sampai dua kali Prabowo menegaskan agar kebijakan kuota impor tak perlu lagi diterapkan. Dia menekankan agar pihak yang mau impor untuk komoditas yang menyangkut orang banyak diberikan karpet merah saja.

"Nggak usah ada kuota, kuota, kuota apalagi semua. Nggak ada. Siapa mau impor daging, silakan. Siapa aja boleh impor. Mau impor apa? Silakan buka aja. Rakyat kita juga pandai kok. Jangan bikin kuota hanya untuk perusahaan ABC saja yang boleh impor. Udahlah jangan pakai praktik itu lagi ya," jelas Prabowo.

Masih soal kebijakan impor, Prabowo juga meminta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor yang mengatur soal relaksasi impor sejumlah komoditas termasuk tekstil dicabut saja.

Prabowo mendapatkan keluhan dari sejumlah kalangan pengusaha tekstil dan juga buruh yang menilai aturan tersebut menjadi penyebab utama merosotnya salah satu sektor manufaktur terbesar Indonesia.

Maka dari itu dia bilang lebih baik aturannya dicabut. Namun, dia lebih dulu ingin mendengarkan masalah apa yang sebenarnya membuat aturan itu menjadi tidak menguntungkan bagi sebagian sektor industri, khususnya tekstil.

"Kalau (Permendag) itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut aja deh," ujar Prabowo disela acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).

5. Relaksasi Aturan Komponen Lokal
Prabowo pun mengatakan dirinya akan menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengubah aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk industri. Aturan tersebut akan diubah usai mendapatkan usulan dari para pengusaha dalam acara yang sama.

Prabowo tak menampik memang aturan TKDN dibuat demi mempertahankan komponen lokal. Hanya saja, bila aturan ini terus-menerus dipertahankan bisa-bisa industri Indonesia tidak kompetitif.

"Saya sudah kasih instruksi soal TKDN, sudah lah niatnya baik nasionalisme, kalau sudah kenal saya lama ya saya itu paling nasionalis, kalau jantung saya dibuka mungkin yang keluar merah putih. Tapi kita harus realistis, kalau TKDN dipaksakan, kita bisa jadi kalah, tidak kompetitif," sebut Prabowo.

Dia meminta agar aturan TKDN diubah lebih fleksibel dan lebih realistis. Salah satunya dengan mengubah aturan kewajiban komponen lokal menjadi insentif.

"TKDN fleksibel saja lah diganti dengan insentif, tolong ya para pembantu saya menteri saya, udah lah realistis, TKDN dibikin realistis aja," beber Prabowo.

Menurutnya, masalah pemenuhan komponen lokal harus dilihat secara luas, termasuk dari sudut pandang pendidikan. Jadi menurutnya sangat tidak tepat apabila memberikan kewajiban kepada pelaku usaha saja untuk melakukan pemenuhan komponen lokal.

6. Mau Bentuk Satgas PHK
Dalam diskusi yang bergulir, Prabowo juga mendapatkan saran dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus mengurus pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, ide Said Iqbal perlu untuk direalisasikan.

Latar belakang Satgas PHK dibentuk adalah karena kondisi perekonomian yang kurang stabil karena dampak kebijakan tarif impor AS. Kebijakan ini dinilai bisa membuat lesu industri di tanah air, kalangan buruh percaya badai PHK bisa terjadi karena kebijakan tersebut.

Secara tegas, Prabowo langsung meminta para menterinya untuk menindaklanjuti usulan ini dengan melibatkan serikat buruh, akademisi dan pihak-pihak terkait.

"Idenya Pak Said Iqbal aku akui ini sangat penting. Saya kira, bentuk Satgas PHK, segera! Libatkan pemerintah, serikat buruh, akademisi, libatkan BPJS dan sebagainya," sebut Prabowo.

Dia meminta Satgas PHK nantinya akan memetakan semua peluang lapangan kerja yang ada. Para korban PHK di tanah air akan mendapatkan bantuan agar bisa bekerja dan mengembangkan diri lewat Satgas PHK.

"Dipetakan semua peluang lapangan kerja oleh Satgas PHK. Kita akan link and match dan pemerintah akan bantu. Misalnya, Mentan juga akan rencanakan kita akan lakukan investasi besar di sektor pertanian yang serap 8 juta pekerja," beber Prabowo.

(hal/rrd)