.png)
5 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Anggota DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan mendorong Pemkot Bandung segera mengambil langkah konkret untuk melindungi nasib para karyawan kebun binatang yang kini berada dalam ketidakpastian status.
Ia menilai, kondisi para pekerja saat ini sangat memprihatinkan karena berada di antara dua entitas yang sama-sama tidak mampu memberikan kepastian. Mereka masih tercatat sebagai karyawan yayasan, namun di sisi lain yayasan tersebut sudah tidak memiliki kemampuan finansial setelah operasional kebun binatang terhenti dan status Lembaga Konservasi (LK) dicabut.
“Jangan sampai karyawan ini seperti ‘ronin’, ksatria tanpa tuan. Mereka punya hak-hak yang harus dilindungi, seperti gaji, jaminan, hingga hak pensiun,” ujar Andri, saat ditemui Republika.co.id, Jumat (27/3/26).
Menurutnya, salah satu solusi yang bisa segera ditempuh adalah dengan skema Bawah Kendali Operasi (BKO), di mana Pemkot Bandung dapat memanfaatkan tenaga kerja yang ada sambil memastikan hak-haknya tetap terpenuhi. Ia menyarankan agar Pemkot secara resmi bersurat kepada pihak yayasan guna mengatur skema tersebut.
Andri juga menyayangkan keputusan penutupan kebun binatang yang dinilai terlalu tergesa, terutama terkait pencabutan status LK. Ia berpendapat, operasional seharusnya tetap dapat berjalan sementara waktu agar tetap ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan satwa dan kesejahteraan karyawan.
“Kalau dibuka, masih ada pendapatan. Itu bisa membantu keberlangsungan perawatan satwa sekaligus memastikan karyawan tetap mendapatkan haknya,” katanya.
Situasi yang terjadi saat ini, kata Andri, telah berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja. Ia mengungkapkan para karyawan bahkan sudah tidak menerima gaji sejak Februari lalu.
“Ini yang harus jadi perhatian serius. Karyawan sudah tidak digaji sejak Februari, sementara status mereka juga belum jelas masih di yayasan, tapi tidak mendapatkan haknya, dan belum juga menjadi bagian dari Pemkot,” kata Andri.
Ia pun berharap Pemkot Bandung tidak berlarut-larut dalam mengambil keputusan. Menurutnya, kejelasan status tenaga kerja bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup para pekerja beserta keluarganya.
“Harus ada keberpihakan. Jangan sampai persoalan kelembagaan berlarut, sementara manusia di dalamnya justru terabaikan,” kata Andri.
