.png)
3 hours ago
2
Oleh: Dr Asep Setiawan, M.A, Dosen FISIP UMJ
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dunia internasional kembali dilanda guncangan geopolitik yang melampaui batas kawasan. Pada akhir Februari 2026, serangan militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran bukan sekadar menghancurkan fasilitas nuklir dan infrastruktur militer, melainkan juga merenggut nyawa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei — tokoh yang selama lebih dari tiga dekade menjadi arsitek utama kekuatan revolusioner Iran.
Meninggalnya Khamenei yang dramatis ini sempat memunculkan spekulasi rezim Teheran akan runtuh dari dalam. Namun, dugaan itu terbantahkan dengan cepat.
Iran membuktikan ketangguhannya: dalam hitungan hari, Majelis Ahli Iran menunjuk Mojtaba Khamenei, putra kandung mendiang pemimpin tertinggi, sebagai penerus tahta kekuasaan spiritual dan politik negara itu.
Pergantian kepemimpinan ini bukan hanya urusan domestik Iran. Ia mengirimkan sinyal keras kepada Washington dan Tel Aviv bahwa strategi "beheading" — menarget kepala sistem kekuasaan — tidak otomatis meruntuhkan sebuah negara-bangsa yang telah membangun institusi ideologis selama hampir setengah abad.
Dalam konteks inilah, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan pewaris tradisi Gerakan Non-Blok (GNB) memikul tanggung jawab moral dan strategis untuk tidak sekadar menjadi penonton. Situasi ini menuntut inisiatif diplomasi aktif yang konkret, bukan sekadar pernyataan prihatin di forum internasional.
Menuju Perang Terbuka
Konflik yang kini memuncak sesungguhnya bukan lahir tiba-tiba. Ia akumulasi dari eskalasi yang bergerak secara bertahap namun pasti.Pada 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke fasilitas nuklir dan militer Iran, yang dibalas Teheran dalam hitungan jam dengan serangan rudal dan drone ke kota-kota Israel.
Hanya beberapa pekan berselang, pada 22 Juni 2025, AS ikut menghantam fasilitas nuklir di Natanz, Fordow, dan Isfahan — sebuah aksi yang disebut Trump sebagai upaya "melemahkan kapasitas nuklir Iran secara permanen".
Puncaknya terjadi pada 28 Februari 2026, ketika Presiden Donald Trump resmi mengumumkan dimulainya "major combat operation" terhadap Iran, dengan pesawat pengebom siluman B-2 yang menjatuhkan bom seberat 2.000 pon ke fasilitas rudal balistik Iran.
Serangan ini juga dilaporkan menghancurkan markas komando angkatan laut Iran dan menyebabkan kematian sejumlah pemimpin senior Iran, termasuk Ali Khamenei.
Menghadapi kehancuran ini, Iran justru bergerak cepat secara institusional.
Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, hanya beberapa hari pasca-kematian Khamenei, mengumumkan bahwa proses konstitusional penggantian pemimpin tertinggi sudah berjalan, bahkan menyebut nama kandidat bisa dipilih dalam satu hingga dua hari.
Benar saja, pada 7-8 Maret 2026, Mojtaba Khamenei secara resmi ditetapkan sebagai Pemimpin Tertinggi baru Iran oleh Majelis Ahli.
Berbeda dari ayahnya yang dikenal sebagai figur publik, Mojtaba selama ini dikenal sebagai sosok yang bekerja di balik layar, namun memiliki jaringan kuat di dalam Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Penunjukan Mojtaba yang berlangsung di tengah perang aktif ini membuktikan dua hal penting: pertama, Iran memiliki ketahanan institusional yang tidak boleh diremehkan (institutional resilience); kedua, konflik ini tidak berakhir hanya karena satu tokoh tumbang.
Selama akar persoalan — ambisi nuklir Iran, keamanan Israel, dan hegemoni AS di Timur Tengah — tidak diselesaikan melalui meja perundingan, siklus kekerasan akan terus berulang.
Ali Larijani, pejabat keamanan senior Iran, bahkan secara tegas menyatakan melalui media sosial: "We will not negotiate with the United States” — sebuah pernyataan yang mencerminkan betapa dalamnya jurang kepercayaan antara kedua pihak.
Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Non-Blok
Dalam lanskap geopolitik yang semakin terpolarisasi antara Barat dan Timur, Indonesia memiliki modal diplomatik yang langka: kepercayaan dari dua dunia.
Sebagai salah satu pendiri GNB yang lahir dari Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955, Indonesia secara historis telah membangun identitas sebagai negara yang menolak imperialisme, menjunjung kedaulatan, dan memperjuangkan penyelesaian konflik melalui dialog.
Politik luar negeri "bebas aktif" bukan sekadar slogan, melainkan fondasi doktrin diplomatik yang relevan justru ketika dunia membutuhkan jembatan antara pihak-pihak yang saling bermusuhan.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan isyarat yang tepat. Pasca-serangan 28 Februari 2026, Kementerian Luar Negeri Indonesia di bawah Menteri Sugiono langsung menghubungi Menlu Iran Araghchi, menawarkan Indonesia sebagai fasilitator dialog damai.
Lebih jauh lagi, dalam sebuah langkah berani yang jarang dilakukan kepala negara, Prabowo secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk terbang langsung ke Teheran apabila semua pihak yang berkonflik menyetujui inisiatif mediasi tersebut.
Pernyataan Sugiono untuk menjadi mediator disambut positif sejumlah kalangan sebagai cerminan diplomasi yang proaktif. Namun, satu kenyataan yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa mediasi formal belum terjadi. Inisiatif yang sudah diumumkan itu belum bergerak lebih jauh dari panggilan telepon bilateral dan pernyataan publik
Urgensi Indonesia untuk segera melangkah lebih jauh bukan semata soal citra internasional, tetapi soal kepentingan nasional yang sangat nyata. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran telah langsung mengganggu rantai pasokan energi global.
Dampaknya dirasakan langsung oleh Indonesia: harga minyak mentah jenis Brent melonjak dari 72,48 dolar AS per barel pada 27 Februari 2026 menjadi 100 dolar AS per barel hanya dalam beberapa hari perdagangan. Angka ini jauh melampaui asumsi APBN 2026 yang hanya mematok Indonesian Crude Price (ICP) di 70 dolar AS per barel.
Implikasinya sangat signifikan bagi fiskal negara. Ekonom Noviardi Ferzi menghitung bahwa setiap kenaikan 1 dolar AS di atas asumsi APBN berpotensi menambah beban subsidi energi sekitar Rp 6,7 triliun.
Dengan selisih 30 dolar AS dari asumsi, tambahan beban subsidi bisa membengkak hingga Rp 201 triliun, yang berpotensi mendorong defisit anggaran melampaui batas aman tiga persen dari PDB.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, bahkan memperkirakan jika harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel, tambahan beban belanja pemerintah termasuk subsidi bisa mencapai Rp 309 triliun, dengan defisit melebar hingga Rp 204 triliun.
Meski Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga Pertalite dan Biosolar tidak akan naik dalam waktu dekat, tekanan ini menciptakan dilema kebijakan yang tidak sederhana: menahan harga BBM bersubsidi berarti membebani APBN, sementara menaikkannya akan memicu inflasi yang menekan daya beli masyarakat — terutama di tengah Ramadhan dan menjelang Lebaran.
Selat Hormuz yang tertutup juga berdampak pada biaya logistik, transportasi, dan pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto secara terbuka mengakui bahwa dampak konflik ini bersifat multi-sektoral.
Pesan dari semua data ini sangat jelas: kepentingan Indonesia ada di perdamaian kawasan. Bagi negara pengimpor minyak terbesar di Asia Tenggara ini, setiap eskalasi di Teluk Persia adalah ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi domestik.
Dalam kerangka inilah, diplomasi perdamaian bukan sekadar tindakan altruistik — ia adalah instrumen perlindungan kepentingan nasional yang paling rasional.
Indonesia harus memanfaatkan identitas uniknya: negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, berpenduduk Muslim mayoritas, bukan anggota NATO dan bukan sekutu militer Iran, sekaligus memiliki hubungan ekonomi dengan AS dan simpati historis terhadap perjuangan bangsa-bangsa Global South.
Kombinasi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit diisi oleh negara lain. Pendekatan diplomasi proaktif Indonesia — yang tidak konfrontatif, tegas dalam prinsip, namun tetap membuka ruang dialog— adalah aset yang justru harus segera dikapitalisasi sebelum konflik makin memburuk
Sudah saatnya inisiatif yang terucap diubah menjadi langkah yang terukur: komunikasi intensif dengan semua pemangku kepentingan, konsolidasi suara GNB, hingga — jika kondisi memungkinkan — kunjungan Presiden Prabowo langsung ke Teheran sebagaimana telah dijanjikan.
Dunia sedang menantikan apakah Indonesia benar-benar serius memimpin, bukan hanya bersuara.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
