.png)
1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Dudy) Dudy Purwagandhi menyampaikan kesiapan pemerintah menghadapi lonjakan mobilitas pada masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Ia memastikan pengawasan keselamatan seluruh moda diperketat karena cuaca ekstrem diperkirakan menjadi faktor risiko utama.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan ramp check sejak Oktober untuk angkutan darat, laut, dan udara. Pemantauan dilakukan berlapis hingga masa layanan Nataru berakhir. Selain pemeriksaan sarana, pemerintah menyiapkan koordinasi intensif dengan operator dan BMKG, terutama terkait potensi curah hujan tinggi di Jawa serta tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan sepeda motor.
“Yang paling penting adalah kondisi cuaca yang cukup ekstrem yang harus diwaspadai, sehingga diperlukan kolaborasi seluruh stakeholder agar penyelenggaraan Nataru berjalan baik,” kata Dudy kepada awak media, di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Survei pergerakan menunjukkan perjalanan Nataru tahun ini mencapai 119,50 juta orang. Mobil pribadi diperkirakan menjadi moda dominan dengan porsi 42,78 persen atau lebih dari 51 juta perjalanan. Pemerintah menekankan kesiapan fasilitas jalan, area istirahat, dan kelancaran arus di jalur rawan padat seperti Bocimi, Merak, Ketapang, serta ruas utama Jawa Tengah.
“Kami berharap penyelenggaraan Nataru tahun ini dapat mencapai zero accidents dan zero fatality,” ujar Dudy.
Posko Nataru Kemenhub dijadwalkan beroperasi pada 18 Desember–5 Januari. Sejumlah daerah dengan potensi lonjakan pergerakan juga menjadi prioritas, termasuk Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, dan kawasan-kawasan dengan konsentrasi perayaan Natal.
Dudy menambahkan sebagian besar simpul transportasi di wilayah terdampak bencana di Sumatera masih dapat beroperasi. Bandara, pelabuhan, dan jalur kereta di Sumatera Utara berfungsi normal dengan pembatasan kecepatan di titik tertentu. Adapun jalur kereta di Aceh masih dihentikan sementara karena akses perbaikan belum memungkinkan.
Dalam pengaturan lalu lintas barang, Kemenhub menerapkan sistem window time baik di jalan tol maupun arteri. Pembatasan berlangsung secara bertahap pada 19–20 Desember, 23–28 Desember, serta 2–4 Januari, dengan jeda operasional agar distribusi logistik tetap berjalan.
“Kami memberikan ruang agar angkutan barang tetap bisa menggunakan jalan tol dan non-tol pada waktu tertentu, sambil tetap menjaga kelancaran arus libur Nataru,” tutur Dudy.
Pemerintah juga mengerahkan pesawat, helikopter, kapal patroli, dan kapal navigasi untuk mendukung distribusi bantuan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain armada negara, sejumlah operator pelayaran menyediakan kapal secara gratis untuk pengiriman bantuan.
