.png)
8 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pengalaman Turki dalam pendanaan iklim dan kebijakan nol sampah atau zero waste dinilai dapat membantu negara itu menjadi tuan rumah pertemuan perubahan iklim PBB (COP31) mendatang. Turki dapat membagikan pengalamannya di pertemuan yang akan digelar pada 9 November mendatang.
Koordinator Residen PBB di Turki, Babatunde Ahonsi mengatakan Turki berkesempatan untuk menghubungkan negara kaya, berkembang dan rentan iklim di pertemuan COP31. Di pertemuan tersebut Turki juga dapat mendorong ambisi-ambisi iklim menjadi tindakan nyata.
Ahonsi mengatakan COP31 merupakan saat yang tepat untuk dari sekedar membicarakan target iklim menjadi aksi nyata. Ia menekankan negara-negara maju harus memenuhi janjinya untuk memberikan dana bantuan iklim ke negara yang membutuhkan.
Ia mencatat komunitas internasional sudah menetapkan negara-negara kaya harus menyalurkan dana bantuan iklim sebesar 300 miliar dolar AS per tahun ke negara berkembang pada tahun 2035. Selain pendanaan iklim dari pemerintah ke pemerintah dan sumber-sumber swasta yang setidaknya sekitar 1,3 triliun dolar AS per tahun.
"Prioritas COP31 adalah membuat jalur yang kredibel agar komitmen-komitmen tersebut dapat terlaksana," kata Ahonsi seperti dikutip dari Daily Sabah, Ahad (20/9/2026).
Ia menekankan pentingnya skala, kecepatan, akses, dan ketepatan pendanaan iklim terutama untuk adaptasi. Ahonsi mencatat pendanaan untuk adaptasi iklim masih lemah.
Menurutnya hal itu disebabkan karena lembaga keuangan pemberi pendanaan tidak dapat melihat manfaat langsung dari adaptasi iklim. Ahonsi mengatakan PBB dapat memberikan hasil analisa yang menunjukkan manfaat dari adaptasi iklim.
Ahonsi mengatakan lembaga keuangan dapat mengukur keberhasilan adaptasi iklim lewat seberapa besar kerugian yang mungkin ditimbulkan dampak krisis iklim. Ahonsi mengatakan Turki memiliki pengalam relevan untuk mengatasi tantangan ini.
Ia menyoroti dialog kebijakan pendanaan iklim, Istanbul Climate Finance Week. Pertemuan itu mengumpulkan perwakilan pemerintah, lembaga keuangan internasional, bank-bank pembangunan dan sektor swasta untuk mengidentifikasi dasar ekosistem pendanaan iklim.
"Dananya ada, tapi juga ada proyek, kebutuhan, prioritas-prioritas negara, pemerintah daerah juga tidak dikemas dalam cara yang menarik bagi investor," kata Ahonsi.
Ahonsi mengatakan PBB dapat menjembatani kesenjangan ini dengan proyek-proyek yang layak dan siap diinvestasi. PBB dapat memberikan data iklim yang dibutuhkan investor untuk memutuskan investasi dan mengembangkan mekanisme berbagi-risiko (risk-sharing).
Ia menambahkan jangkauan geografis, kapasitas ekonomi dan pengalaman Turki dalam membangun kerjasama dapat membantu menghubungkan antara pendanaan iklim dengan negara-negara dan proyek-proyek yang membutuhkannya.
Ahonsi juga menyoroti pengalaman diplomatik Turki di negara berkembang atau South-South dan kerjasama tiga pihak. Ia mengatakan Turki dapat menyediakan wadah bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, teknologi dan solusi yang sudah berhasil di Turki dan ditempat lain.
“Turki memang sangat cocok untuk memainkan peran itu,” katanya.
