Menteri PU Masih Harus Cari Dana Rp 753 T buat Bangun Infrastruktur

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan kebutuhan dana pembangunan infrastruktur 2025-2029 diproyeksikan Rp 1.905 triliun. Namun, masih terdapat kekosongan sebesar Rp 753 triliun yang perlu dipenuhi, utamanya dengan dukungan investasi swasta.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, jumlah kebutuhan tersebut berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dody mengatakan, masih terdapat celah cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut.

"Proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur pada periode RPJMN 2025-2029 mencapai Rp 1.905 triliun. Dengan keterbatasan fiskal pada hari ini, baik itu APBN maupun APBD, diperkirakan masih terdapat funding gap sebesar Rp 753 triliun," kata Dody dalam acara Creative infrastructure Financing (CreatIFF) 2025 di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025).

Sedangkan pada periode 2020-2024 lalu, proyek skema KPBU dan penugasan telah mampu berkontribusi sebesar 21,4% atau sebesar Rp 440 triliun dari total kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur. Secara keseluruhan, kebutuhan pada tahun itu mencapai Rp 2.058 triliun.

Selaras dengan itu, Dody mengatakan, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau kerja sama dengan swasta di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat digencarkan. Inovasi pembiayaan lainnya juga masih terus digodok untuk mengisi gap kebutuhan tersebut.

Salah satu caranya ialah melalui gelaran Creative infrastructure Financing (CreatIFF) 2025. Acara ini digelar sebagai wadah bagi para pelaku usaha bersama dengan pemerintah hingga lembaga keuangan untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran, serta mampu merumuskan solusi inovatif dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pendanaan infrastruktur.

"Saya akan terus menerus mendorong seluruh jajaran Kementerian PU, khususnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur untuk terus mengkaji dan mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif, baik itu KPBU, blended financing, sekuritisasi aset dan skema-skema lain yang potensial," ujarnya.

"Kita perlu mengembangkan ekosistem pembiayaan yang inklusif, kondusif, transparan dan akuntabel untuk menarik minat investor swasta, baik domestik maupun internasional, serta stakeholder lainnya untuk sanggup dan mau bergandengan tangan maju bersama," sambungnya.

Simak juga Video: Menko AHY Ungkap 4 Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Apa Saja?

(shc/ara)