Mau Ada 'BPJS Hewan' di Jakarta, dari Mana Duitnya?

Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) punya wacana program subsidi kesehatan untuk hewan peliharaan. Nantinya, subsidi kesehatan hewan yang belakangan terdengar sebagai 'BPJS Hewan' ini bakal menyasar pemilik hewan yang kurang mampu.

Kepala Dinas KPKP, Hasudungan Sidabalok, mengatakan sumber dana untuk menjalankan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Hal ini karena wacana program subsidi tersebut bakal dilaksanakan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), yang berada di bawah naungan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).

"Ya (sumber dana dari APBD), itu Puskeswan dikelola oleh BLUD. Jadi, otomatis memang pembiayaan itu ditanggulangi oleh biaya dari BLUD tadi, dari APBD seperti itu. Sama seperti halnya ke Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), kalau Puskesmas juga ada warga kurang mampu, itu 'kan bayarnya juga tidak full, atau bagaimana, itu yang kita ambil. Jadi, mau tidak mau memang memakai subsidi dari APBD," ucap Hasudungan kepada detikcom, Rabu (11/6/2025).

Namun, Hasudungan belum dapat merinci nominal spesifik anggaran yang akan digunakan dalam wacana program ini. Ia bilang, sejauh ini prosesnya masih wacana dan masih dalam tahap kajian. Digadang, program ini akan mulai diuji coba pada 2026.

"Kita usahakan (uji coba pada 2026), makanya sekarang kita fokus ke kajian-kajian dulu. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait. Karena ini tidak bisa dari KPKP saja," imbuhnya.

Nantinya, wacana dari program yang acap disebut 'BPJS Hewan' ini akan menyasar pada warga DKI Jakarta yang kurang mampu. Hasudungan bilang, pihaknya akan membuat data base terkait subjek penerima program ini.

"Sebenarnya data-data kita itu 'kan banyak, yang mencatat bahwa masyarakat Jakarta itu masih banyak kurang mampu seperti KJP, Kartu Jakarta Pintar. Nah, itu juga nanti bisa kita bikin sebagai base datanya, mungkin ya," ucapnya lanjut.

"Harapan kita itu semuanya juga harus sesuai dengan prosedur, sesuai dengan data yang ada. Jadi, tidak boleh nanti disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," tutup Hasudungan.

(fdl/fdl)