Kaposwil PRR Aceh Bantah Tuduhan Penanganan Pascabencana Lambat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Safrizal Zakaria Ali, menegaskan bahwa penanganan pascabencana di Aceh tidak lambat. Pernyataan ini disampaikan di tengah kritik publik terkait proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi di wilayah tersebut, Selasa (tanggal acara).

Safrizal menjelaskan bahwa cakupan wilayah terdampak yang luas serta tantangan geografis dan teknis menjadi faktor yang mempengaruhi kecepatan penanganan. Ia menambahkan bahwa kebutuhan masyarakat di setiap daerah berbeda-beda, namun pemerintah memastikan seluruhnya tertangani dengan prinsip no one left behind.

Dalam sebuah Workshop Kreator Informasi Lokal di Banda Aceh, Safrizal menyatakan bahwa proses pembangunan tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Persoalan legalitas lahan dan kerawanan lokasi baru memerlukan verifikasi berlapis untuk menghindari masalah di kemudian hari.

Proses Pembangunan dan Tantangan Geografis

Saat ini, Aceh masih dalam status transisi darurat hingga Juli 2026. Fokus utama adalah pembangunan tempat tinggal sementara, jaminan pangan, dan kesehatan. Untuk pembangunan huntap komunal, Kemenko Polkam dan BNPB telah membangun unit di Aceh Utara. Selain itu, terdapat 71 lokasi huntap komunal yang siap dibangun sesuai dengan usulan pemerintah daerah.

Safrizal juga menyoroti kebutuhan akan ratusan sumur bor baru, perbaikan sawah, serta revitalisasi sungai dan infrastruktur penting lainnya. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan kebutuhan ini secara bertahap, terutama mengingat ancaman El Nino kering yang diperkirakan terjadi pada Agustus tahun ini.

Pentingnya Informasi Akurat di Era Digital

Dalam acara yang diinisiasi oleh Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Safrizal menekankan pentingnya menguasai informasi di era demokrasi yang nyaris tanpa batas ini. Ia mengapresiasi workshop tersebut dan berharap dapat melahirkan pembuat konten yang informatif dan benar, yang akan membantu pemerintah dan publik mendapatkan informasi yang akurat.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara