Jangan Paksa Indonesia Suntik Mati PLTU, Ini Penjelasan Bahlil

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku gerah banyak pihak mendorong Indonesia segera mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hal tersebut pun menimbulkan dilema tersendiri bagi pemerintah.

Bukan tanpa alasan, Bahlil mengungkap mempensiunkan PLTU butuh dana yang sangat besar. Meskipun dapat mendorong Indonesia menuju net zero emission, namun urgensinya dipertanyakan karena ada banyak program prioritas lain yang juga penting bagi masyarakat.

1. Pensiunkan PLTU Butuh Biaya Besar 

"Jadi kalau ada wartawan, dalam beberapa hasil yang dicek, bahwa Kementerian ESDM nilainya kurang bagus akibat karena tidak mempensiunkan PLTU, saya bertanya, lembaga mana yang membiayai kita kalau kita pensiunkan sekarang?," kata Bahlil dalam konferensi pers Senin (3/2/2025).

"Kita sekarang mau mikir pensiun PLTU, atau kita mau bangun sekolah, atau kita mau bangun hilirisasi, atau kita mau bangun yang prioritas yang lain? Ini dilematis sekali. Kemahalan harga ini harus dikompensasikan kepada rakyat atau negara. Nah, ini yang kami lagi menghitung," lanjutnya.

2. Bahlil Geram 

Lebih jauh Bahlil menekankan, suatu negara tidak boleh memaksakan kemampuannya dengan melihat kemampuan negara lain. Dirinya menyampaikan Indonesia merupakan negara yang tengah berusaha menjadi negara maju sehingga tidak cocok jika menggunakan standar dari negara maju.

"Jangan kita menari di gendang asing. Yang tahu tujuan negaranya kita. Kecuali baseline kita sudah sama dengan negara lain. Kita ini negara berkembang. Kita lagi berusaha untuk menjadi negara maju. Jadi jangan kita pakai baseline negara maju," imbuhnya.

Bahlil kemudian mencontohkan Amerika Serikat (AS) yang justru telah menarik diri dari perjanjian Paris Agreement, padahal perjanjian itu dibuat oleh AS sendiri. Ia pun meminta agar bangsa Indonesia berpikir komperhensif agar kebijakan yang diambil tepat, sesuai dengan porsi dan kebutuhan.