Jakarta Wajibkan Warga Pilah Sampah, Bantargebang Hanya Terima Residu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jakarta mulai mengubah sistem pengelolaan sampah dengan mewajibkan pemilahan sejak dari rumah tangga. Kebijakan ini menjadi langkah awal pembatasan sampah yang masuk ke TPST Bantargebang mulai Agustus 2026.

Pada Ahad (10/5/2026), Pemprov Jakarta resmi mendeklarasikan Gerakan Pilah Sampah. Program tersebut mewajibkan warga memilah sampah langsung dari sumbernya sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Jakarta Nomor 5 Tahun 2026.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, kebijakan itu diterapkan untuk menekan volume sampah yang selama ini seluruhnya diangkut ke TPST Bantargebang.

“Kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di lima kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah,” kata Pramono di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Ahad (10/5/2026).

Menurut Pramono, keberhasilan gerakan tersebut akan menentukan perubahan sistem pengelolaan sampah Jakarta. Mulai Agustus 2026, TPST Bantargebang ditargetkan hanya menerima sampah residu sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Saya meyakini kalau ini bisa berjalan berhasil, apa yang menjadi arahan dari Menteri Lingkungan Hidup pada bulan Agustus, Jakarta hanya akan bisa menimbun residunya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan semuanya angkut, dumping di Bantargebang. Sekarang kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan,” kata Pramono.

Pemprov Jakarta juga menyiapkan sejumlah fasilitas pengolahan untuk mengurangi ketergantungan pada Bantargebang, antara lain fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan serta TPS3R di berbagai wilayah. Pemerintah daerah juga memberi izin pengelola pasar mengolah sampah secara mandiri.

“Mudah-mudahan dengan cara ini, yang kemarin sempat ada permasalahan sampah di Jakarta segera bisa kita atasi, kita tangani,” kata Pramono.