.png)
2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Krisis pupuk global yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah mulai dirasakan berbagai negara. Penutupan jalur vital Selat Hormuz oleh Iran disebut mengganggu distribusi pupuk dunia dan memicu lonjakan harga yang signifikan.
Rektor Perbanas Institute, Prof. Hermanto Siregar, mengatakan sekitar sepertiga pasokan pupuk global biasanya melewati jalur tersebut. Gangguan distribusi berdampak langsung pada ketahanan pangan, terutama di kawasan Afrika dan Asia Selatan.
“Ketergantungan pada distribusi internasional sangat rentan. Apa yang terjadi saat ini menjadi peringatan serius bagi banyak negara,” ujar Hermanto, Senin (4/5/2026).
Dampak krisis juga dirasakan di Eropa. Perusahaan pupuk SKW Piesteritz di Jerman meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun, tingginya harga energi menjadi tantangan utama. Sekitar 80 persen produksi pupuk bergantung pada gas, yang harganya melonjak sejak konflik pecah.
Berbeda dengan kondisi tersebut, Indonesia dinilai memiliki bantalan yang lebih kuat. Kapasitas produksi pupuk nasional yang ditopang industri dalam negeri mampu menjaga kesinambungan pasokan, bahkan ketika pasar global mengalami tekanan.
Saat ini total kapasitas produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai 14,65 juta ton per tahun, yang terdiri dari urea sebesar 9,36 juta ton, NPK 4,52 juta ton, ZA 750 ribu ton, dan ZK 20 ribu ton per tahun. Sementara itu, kebutuhan domestik berada di bawah angka tersebut sehingga kondisi ini menciptakan ruang surplus yang diperkirakan mencapai sekitar 1,5 juta ton pada 2026.
“Di tengah tekanan global tersebut, Presiden Prabowo justru menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan ini dinilai sebagai respons strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional,” katanya.
Menurut Hermanto, langkah tepat tersebut diambil pada momen krusial seperti saat ini. Sejak Februari 2026, konflik di kawasan Timur Tengah berdampak pada penutupan Selat Hormuz, sementara China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama.
“Akibatnya, harga urea global melonjak lebih dari 40 persen dalam waktu singkat,” katanya.
Pemerintah tidak hanya menurunkan harga, tetapi juga melakukan reformasi struktural. Melalui Instruksi Presiden, sebanyak 145 regulasi pupuk dipangkas guna mempercepat distribusi dari Kementerian Pertanian (Kementan) ke PT Pupuk dan langsung ke petani.
“Akses pupuk kini diperluas melalui integrasi berbasis KTP serta penguatan jaringan kios hingga tingkat desa. Pemerintah menargetkan distribusi menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026,” katanya.
Kebijakan ini diperkirakan menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Lebih dari 16 juta petani juga disebut mendapat manfaat dari kemudahan akses pupuk serta berkurangnya potensi kelangkaan.
Tidak berhenti di sektor hulu, pemerintah juga memperkuat perlindungan di sektor hilir. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk menjaga margin keuntungan petani di tengah fluktuasi harga global.
Pendekatan hulu-hilir ini menjadi pembeda kebijakan Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan. Sejumlah negara Asia Tenggara kini menghadapi tekanan serius akibat ketergantungan pada impor pupuk.
“Vietnam, misalnya, sangat bergantung pada pasokan pupuk dari China, sementara Filipina mengimpor sekitar 75 persen kebutuhannya dari negara tersebut. Thailand juga terdampak, dengan sebagian petani mulai menunda masa tanam akibat tingginya biaya produksi,” katanya.
Di tengah situasi tersebut, Indonesia dinilai berada pada posisi lebih kuat. Selain dukungan kebijakan, cadangan beras pemerintah yang telah melampaui 5 juta ton menjadi bantalan penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
“Cadangan ini disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah dan menjadi hasil dari konsistensi kebijakan produksi, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, serta penguatan penyerapan gabah oleh Perum Bulog,” katanya.
Dengan kombinasi kebijakan subsidi, deregulasi, dan penguatan cadangan, Indonesia dinilai mampu menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pupuk global dan ketidakpastian ekonomi dunia. “Jadi saya melihat kebijkan pak Presiden yang diimplementasikan Menteri Pertanian sudah sangat tepat,” kata dia.
Seiring dengan kondisi tersebut, posisi Indonesia dalam rantai pasok global mulai mengalami pergeseran. Sejumlah negara dilaporkan mulai menjajaki pasokan pupuk dari Indonesia untuk mengamankan kebutuhan mereka di tengah krisis. India disebut mengajukan permintaan untuk memenuhi kebutuhan musim tanamnya, sementara Australia juga telah membuka kerja sama pasokan sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan distribusi global.
