DPR Minta Kemenag Rayu Saudi agar Tambah Kuota Petugas Haji

IDXChannel - DPR RI mendorong Menteri Agama untuk melakukan lobi Pemerintah Arab Saudi guna menambah kuota petugas haji. 

"Penambahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji Indonesia," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat rapat kerja dengan Kementerian Agama seperti dikutip siaran pers Rabu (12/3/2025)

DPR juga meminta Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji untuk saling berkoordinasi dalam menyiapkan mitigasi risiko. 

"Mitigasi risiko ini penting dibuat agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Marwan juga menyampaikan harapannya agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan dengan sukses dan memberikan kenyamanan maksimal bagi jamaah.

Menurut Menag, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi terkait penambahan kuota petugas. Dia menyebut, akan lebih optimal jika petugas haji dari Indonesia sendiri lah yang melayani jamaah haji. Selain masalah bahasa, karakter orang Indonesia tentu lebih dapat dipahami oleh petugas asal Indonesia.

"Prinsip kami lebih baik orang Indonesia melayani jamaah Indonesia daripada dari Arab. Di sana kan ada kesulitan bahasa. Masyarakat kita enggak bisa bahasa Arab, ya kan? Kalau orang Mesir, orang Syria, mereka semuanya bisa bahasa Arab. Kalau ada yang sakit, ada yang tersesat, orang Arab enggak bisa bahasa Indonesia, orang Indonesia enggak bisa bahasa Arab," ujarnya.

"Nah, karena itu kami minta kepada pemerintah Saudi Arabia kemarin supaya diberikan kuota tambahan demi untuk membantu juga petugas haji Arab Saudi," ujarnya.

Usai mendiskusikan beberapa hal, Menag juga mengungkapkan ucapan terima kasih kepada Komisi VIII yang selama ini terus mengawal Kemenag, sehingga bisa tetap pada track-nya. "Izinkan kami mengungkapkan rasa kebanggaan kami, sehingga mendapat masukan dan solusi dari komisi VIII," katanya.

Dia pun bersedia jika ada informasi yang perlu diselesaikan di Kemenag di luar rapat-rapat resmi yang terjadwal. "Kapan pun kami siap di luar rapat resmi, InsyaAllah meski libur panjang kami tidak akan libur demi umat," tuturnya.

Marwan pun mengapresiasi keterbukaan Kemenag dalam menerima masukan dan solusi yang diungkapkan anggota komisi VIII. "Sebentar lagi kita reses, biasanya banyak masyarakat yang memberi keluhan, baik masalah haji atau lainnya. Saya juga berharap Kemenag merespon dengan cepat pada saat itu," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)