.png)
7 hours ago
3
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Koswara menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Jumat (8/5/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Koswara menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Jumat (8/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog terkait berbagai persoalan yang masih dirasakan di tengah masyarakat.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan sejumlah persoalan mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan, sistem pendidikan, hingga kesejahteraan para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Mayoritas warga yang berprofesi sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengeluhkan sulitnya memperoleh akses permodalan untuk mengembangkan usaha mereka.
“Aspirasi masyarakat ini menjadi gambaran nyata kondisi di lapangan. Persoalan UMKM, pendidikan, hingga kesejahteraan pekerja sosial harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kami di DPRD akan mendorong agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar Iwan.
Selain persoalan ekonomi, warga juga menyoroti sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurut mereka, sistem tersebut masih menimbulkan ketimpangan bagi siswa berprestasi yang terkendala faktor jarak dari sekolah negeri tujuan. Masyarakat berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar akses pendidikan dapat lebih adil dan merata.
Aspirasi lain datang dari para PSM yang meminta perhatian lebih dari pemerintah, terutama terkait dukungan operasional dan insentif. Mereka menilai keberadaan PSM memiliki peran penting dalam membantu pelayanan sosial di tengah masyarakat, sehingga perlu adanya dukungan yang memadai agar pelayanan kepada warga dapat berjalan optimal.
Iwan menambahkan, kegiatan pengawasan seperti ini penting dilakukan agar kebijakan pemerintah daerah tetap selaras dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, berbagai program yang dijalankan pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
