Dari Analisis Berikut Kita akan Paham Mengapa Ada Tangan Israel di Balik Perang Irak Hingga Iran

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV— Peta “Timur Tengah Baru” yang diangkat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2023—yang sepenuhnya menghapus keberadaan Palestina—dinilai bukan sekadar pertunjukan politik.

Menurut Sekretaris Jenderal Gerakan Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, peta tersebut justru menjadi awal nyata dari berbagai ketegangan yang kini melanda kawasan Timur Tengah, bahkan sebelum terjadinya Operasi “Badai Al-Aqsa”.

Barghouti menilai langkah itu sebagai deklarasi niat awal dari proyek Zionis ekspansionis yang melampaui batas geografis Palestina.

Dia menyebut rencana tersebut berkaitan erat dengan Dokumen Keamanan Nasional Amerika Serikat yang diterbitkan pada Desember 2025.

Dokumen itu, menurutnya, secara jelas menunjukkan keinginan Washington menjadikan Israel sebagai “agen keamanan” utama di kawasan guna mengendalikan sumber energi dan jalur perdagangan internasional tanpa perlu kehadiran militer AS secara langsung dan mahal.

Dalam konteks yang sama, Barghouti juga menyinggung pernyataan kontroversial Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, yang dalam sejumlah pernyataan publik disebut tidak hanya mendukung kebijakan Israel, tetapi juga menggambarkan visi Israel Raya sebagai visi Taurat Yahudi dan hak yang sah. Huckabee bahkan menyebut Tepi Barat dengan istilah Yudea dan Samaria.

Menurut Barghouti, yang paling mencolok adalah tidak adanya kritik atau penolakan dari pemerintah AS maupun Kementerian Luar Negeri terhadap pernyataan-pernyataan tersebut.