Daftar Usaha yang Wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman, Apa Saja?

JAKARTA - Apa itu PBJT? Pertanyaan ini mungkin tersirat ketika Anda baru pertama kali mendengar istilah tersebut. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sejatinya merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. 

Salah satu jenisnya adalah PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang telah ditentukan pada UU HKPD.  PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terdapat dalam  Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, PBJT  atas Makanan dan/atau Minuman pada dasarnya merupakan transformasi dari kebijakan sebelumnya yang pernah Anda kenal sebagai “Pajak Restoran”.  

“Transformasi ini merupakan wujud pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelaraskan regulasi perpajakan yang ada diatasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023,” katanya.

Adapun makanan dan/atau minuman yang dimaksud adalah yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran. Sementara itu, definisi “restoran” menurut Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. 

Pasal 44 Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 menjelaskan bahwa Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan/atau Jasa Tertentu yang meliputi Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan.

Kemudian, mengenai Objek PBJT Makanan dan/atau Minuman sendiri diatur dalam  pasal 45 Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh: 

a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 

* Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 

* Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 

* Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. 

2. Dikecualikan dari Objek PBJT, yaitu penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman.

a. Dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) per bulan;

b. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

c. Dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; dan

d. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

3. Ketentuan peredaran usaha sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku untuk penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang dilakukan secara insidental.

Morris Danny mengimbau kepada semua pelaku usaha makanan dan/atau minuman untuk memahami bahwa kewajiban PBJT Makanan dan/atau Minuman tidak hanya berlaku bagi restoran saja. 

“Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 45 Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, pajak ini mencakup seluruh jenis usaha yang melakukan penyediaan makanan dan/atau minuman di tempat. Ini termasuk penyedia layanan katering yang memenuhi syarat seperti penyediaan bahan baku, penyimpanan, dan penyajian makanan sesuai pesanan pelanggan,” tuturnya.

Dia menegaskan, PBJT tidak terbatas pada restoran konvensional. Usaha katering, bahkan layanan yang hanya menyediakan penyajian di lokasi sesuai pesanan pelanggan, juga termasuk sebagai Objek PBJT. 

“Segala bentuk usaha yang menawarkan layanan makanan dan/atau minuman di tempat perlu mengerti dan menerapkan kewajiban pajak ini. Ketentuan tersebut memperluas cakupan Objek PBJT pada usaha kuliner yang menyediakan layanan makan di tempat atau berdasarkan pesanan di lokasi lain, meskipun bukan restoran konvensional,” ujarnya.

Pelaku usaha yang patuh terhadap PBJT, lanjut Morris, diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pajak yang lebih adil dan sesuai aturan, serta berkontribusi pada pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat DKI Jakarta. 

“Mari bersama-sama kita wujudkan lingkungan usaha yang taat pajak dan transparan demi kemajuan bersama,” katanya.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

(FDA.-)