.png)
2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan manajemen rantai pasok energi menyusul terjadinya gangguan kelistrikan di sejumlah wilayah. Pemerintah menilai pasokan energi primer telah tersedia, sehingga persoalan yang muncul perlu ditelusuri pada aspek distribusi dan pengelolaan logistik.
Bahlil menegaskan, pemerintah telah menjalankan fungsi regulasi dan menjamin ketersediaan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik. Karena itu, penyelesaian masalah teknis dan operasional berada dalam kewenangan PLN sebagai operator sistem kelistrikan nasional.
"Segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan kita. Kita regulasinya, sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," kata Bahlil di Purworejo, Ahad (21/6/2026).
Menurut dia, gangguan kelistrikan yang terjadi tidak dapat dikaitkan dengan kekurangan pasokan energi primer. Kementerian ESDM mencatat alokasi batu bara yang telah ditugaskan kepada PLN melebihi kebutuhan tahunan perusahaan tersebut.
Bahlil menjelaskan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menetapkan penugasan pasokan sebesar 180 juta hingga 190 juta ton kepada perusahaan tambang nasional.
"Kalau kebutuhan 154 juta ton dan penugasannya sudah mencapai 180 sampai 190 juta ton, maka tidak ada masalah pada sisi ketersediaan pasokan," ujarnya.
Karena itu, Bahlil menilai perhatian utama perlu diarahkan pada efektivitas rantai distribusi energi primer hingga tiba di pembangkit. Menurut dia, proses pengangkutan dan pengelolaan logistik merupakan tanggung jawab manajemen PLN dan harus dipastikan berjalan tanpa hambatan.
Ia menegaskan pemerintah akan terus memastikan kecukupan pasokan energi primer dari sisi regulasi. Namun, penguatan tata kelola operasional dan pengawasan rantai pasok menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi agar keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga.
"Teknisnya, untuk sampai di power plant itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," kata Bahlil.
Bahlil sekaligus mempertegas bahwa persoalan yang memicu gangguan kelistrikan lebih mengarah pada aspek manajemen rantai pasok dan operasional internal, bukan pada ketersediaan batu bara yang disiapkan pemerintah. Dengan evaluasi menyeluruh dan perbaikan tata kelola logistik, pemerintah berharap layanan listrik kepada masyarakat dapat kembali berjalan andal tanpa gangguan berulang.
