.png)
2 months ago
29
Bapanas menjadi salah satu lembaga yang terkena efisiensi anggaran. Meski begitu, program bantuan pangan tetap berjalan.
Anggaran Bapanas Dipangkas Rp160 Miliar, Bantuan Pangan Terus Berjalan. (Foto: MNC Media)
IDXChannel - Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan Presiden Prabowo Subianto turut berdampak pada Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan anggaran anggaran lembaganya terpangkas sebesar Rp160 miliar.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, pada Kamis (13/2/2025) malam, Arief menyebut Bapanas mengalami efisiensi sekitar 48,76 persen. Dari pagu awal di angka Rp329,95 miliar, kini menjadi Rp169,05 miliar.
"Pagu awal Badan Pangan Nasional Rp329,95 miliar. Kemudian menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta surat Menteri Keuangan Nomor S-75, Badan Pangan Nasional mengalami efisiensi Rp160,9 miliar atau sekitar 48,76 persen, sehingga pagu Badan Pangan Nasional menjadi Rp169,05 miliar," katanya.
Lebih jauh Arief merinci, anggaran yang diefisienkan terdiri dari alat tulis kantor (ATK) sejumlah Rp6,41 miliar atau 81,27 persen, kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya Rp8,58 miliar atau 48 persen, kajian, analisis, diklat, dan bimtek Rp11,08 miliar atau 35 persen, dan honor output kegiatan jasa profesi Rp7,55 miliar atau 39,48 persen.
Selanjutnya sewa gedung, kendaraan, dan peralatan Rp0,5 miliar atau 8,31 persen, lisensi aplikasi Rp1,48 miliar atau 76,74 persen, jasa konsultan Rp0,6 miliar atau 100 persen, bantuan pemerintah Rp15,62 miliar atau 64,34 persen, pemeliharaan dan perawatan Rp0,34 miliar atau 5 persen, perjalanan dinas Rp86 miliar atau 67,86 persen, peralatan dan mesin Rp2,9 miliar atau 78,49 persen, dan infrastruktur Rp19,8 miliar.
Meski demikian, Arief menyebut program-program andalan yang berkaitan dengan stabilisasi, kerawanan, kewaspadaan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan masih akan terus dijalankan.
Misalnya, program stabilisasi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) baik pelaksanaan oleh pusat maupun daerah melalui dana dekonsentrasi ke 38 provinsi, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan target 1.000 ton, dan enumerator panel harga pangan yang didukung 1.053 orang se-Indonesia.
