Tak Hanya Setoran ke Negara, Industri Hulu Migas Perkuat Kesejahteraan Masyarakat

1 day ago 5

Tak Hanya Setoran ke Negara, Industri Hulu Migas Perkuat Kesejahteraan Masyarakat (Foto: Medco)

JAKARTA - Para pelaku industri di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) menegaskan peran strategisnya dalam mendukung agenda swasembada energi nasional, penguatan kapasitas nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Kepala Divisi Formalitas SKK Migas George NM Simanjuntak mengatakan, kontribusi industri hulu migas tidak hanya tercermin melalui produksi migas dan penerimaan negara, tetapi juga melalui berbagai instrumen ekonomi dan sosial yang berkontribusi bagi seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH), hingga program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang pada akhirnya turut mendorong terciptanya multiplier effect bagi perekonomian.

"Selama ini kontribusi industri hulu migas hanya dari sisi penerimaan negara dan produksi saja. Padahal, jika dilihat secara utuh, terdapat berbagai efek berganda, mulai dari DBH hingga PPM yang berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan operasi proyek hulu migas. Oleh karena itu, PPM harus dipahami sebagai bagian integral dari instrumen kontribusi industri, atau investasi sosial jangka panjang,” ujarnya dalam media briefing Kontribusi Sektor Migas Bagi Indonesia, di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Transformasi Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM)

George menjelaskan bahwa SKK Migas saat ini tengah melakukan transformasi menyeluruh terhadap pendekatan PPM yang ada, dari sebelumnya didominasi bantuan sesaat (berorientasi jangka pendek) menjadi investasi sosial strategis yang terencana, terukur, dan berdampak jangka panjang.

Transformasi ini diawali dengan kajian bersama akademisi untuk mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan. Hasilnya menunjukkan bahwa program PPM selama ini masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara jangka panjang. Berdasarkan kajian akademis, sebagian program PPM sebelumnya berorientasi jangka pendek, sehingga belum sepenuhnya mendorong kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

"Pendekatan lama tidak lagi cukup untuk menjawab dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks di sekitar wilayah operasi. Karena itu, PPM kami dorong menjadi bagian dari siklus operasi hulu migas yang sejajar dengan aspek teknis dan bisnis dalam rangka memperkuat social license to operate dan mendukung keberlanjutan pasokan energi," katanya.

Transformasi PPM dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program yang lebih sistematis dengan pendekatan Logical Framework Approach (LFA), serta diperkuat dengan penambahan pilar strategis tata kelola dan penguatan kelembagaan. Pendekatan ini didukung oleh social and business mapping untuk memastikan agar program tepat sasaran, selaras dengan prioritas pembangunan daerah, dan berorientasi pada kemandirian masyarakat, khususnya di wilayah ring-1 yang paling terdampak aktivitas hulu migas.

Perubahan paradigma tersebut, lanjut George, sejalan dengan arah kebijakan nasional, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya ketahanan dan kemandirian energi, sekaligus pemerataan manfaat pembangunan hingga ke daerah.