.png)
5 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di Maluku, laut bukan sekadar bentang geografis. Ia adalah ruang perjumpaan, jalur sejarah, sekaligus cermin dari kehidupan masyarakatnya yang berlapis-lapis.
Dari pulau ke pulau, orang-orang hidup dalam keberagaman yang telah lama menjadi denyut keseharian. Di wilayah kepulauan ini, toleransi bukan hanya slogan, melainkan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Namun, seperti gelombang laut yang kadang meninggi, Maluku juga pernah melewati masa-masa sulit. Konflik sosial yang pernah terjadi meninggalkan pelajaran penting, bahwa perdamaian tidak datang begitu saja. Ia harus dirawat, dijaga, dan dibangun melalui dialog panjang, kepercayaan, serta komitmen bersama.
Kini, pelajaran itu menjadi semakin relevan ketika Maluku memasuki babak baru pembangunan. Provinsi yang dikenal dengan kekayaan budaya dan ikatan adatnya ini mulai masuk dalam peta strategis pembangunan nasional melalui sejumlah Proyek Strategis Nasional yang diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Sejumlah proyek besar mulai bergerak, dari pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu, Bendungan Way Apu di Pulau Buru, hingga pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela. Proyek-proyek tersebut bukan hanya pembangunan infrastruktur, melainkan simbol transformasi Maluku menuju pusat ekonomi berbasis maritim dan energi.
Pelabuhan Ambon Terpadu diproyeksikan menjadi simpul logistik modern yang terhubung dengan jaringan perdagangan nasional dan internasional. Di sisi lain, Blok Masela menjadi salah satu proyek energi terbesar di Indonesia yang diharapkan mampu menarik investasi global sekaligus membuka lapangan kerja dalam skala luas. Sementara Bendungan Way Apu dirancang untuk memperkuat ketahanan air dan mendorong produktivitas pertanian di Pulau Buru.
Tidak hanya itu, pengembangan sektor perikanan, pariwisata bahari, kawasan perbatasan, hingga pertanian di wilayah Ambon, Tual, Saumlaki, dan Kepulauan Aru juga terus didorong. Di atas peta pembangunan tersebut, Maluku perlahan digambarkan sebagai gerbang ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.
Namun di balik peluang besar itu, satu hal menjadi penentu utama, stabilitas sosial.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa setiap penyelesaian konflik harus ditempuh melalui jalur damai dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan pendekatan adat sebagai kearifan lokal yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat. Pendekatan tersebut tetap berjalan seiring dengan proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.
Baginya, stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama pembangunan. Tanpa kondisi sosial yang kondusif, berbagai program strategis, termasuk proyek-proyek berskala nasional, berpotensi terhambat bahkan tertunda.
Dalam konteks itu, masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Penyebaran hoaks hanya akan memperkeruh situasi dan memperlambat laju pembangunan. Sebaliknya, nilai-nilai persaudaraan, kasih, dan solidaritas yang menjadi identitas masyarakat Maluku perlu terus dihidupkan.
sumber : Antara
