.png)
1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara mengenai polemik Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menjelaskan status bandara tersebut yang menjadi perbincangan publik dalam beberapa hari terakhir.
“Itu terdaftar, tidak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Tidak ilegal, itu ada izinnya,” ujar Suntana saat konferensi pers Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 dan Kesiapan Nataru 2025 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Suntana menyampaikan sejumlah kementerian dan lembaga terkait pun telah mengirimkan personel ke bandara tersebut. Ia memastikan tim dari Kementerian Perhubungan juga telah berada di bandara IMIP tersebut.
“Kemarin kami sudah menempatkan beberapa personel di sana, dari Bea Cukai, Kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, sudah dari otoritas bandara di sana, termasuk (karantina) hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana,” ucap Suntana.
Suntana memastikan pemerintah tetap melakukan sistem pengawasan di bandara IMIP. Ia menyebut pengiriman personel merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan di bandara khusus tersebut.
“Jadi itu sudah ada perizinan dari negara dan memang cara mengontrol sudah ada. Sistem pengawasan tetap dilaksanakan, kan pengawasan itu dengan cara macam-macam. Nah kemarin itu ditempatkan lagi beberapa petugas di sana,” kata Suntana.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin secara khusus menyoroti adanya “anomali” dalam regulasi yang menciptakan celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi. Ia menekankan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional.
Sjafrie menegaskan negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di Bangka maupun Morowali. Apalagi, ada kabar di Morowali, hasil tambang diangkut melalui pesawat.
Selama ini, kegiatan itu bisa berlangsung bebas karena Bea Cukai maupun Imigrasi tidak bisa masuk kawasan Bandara IMIP. Setelah berlangsung latihan TNI, Sjafrie berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” ucap Sjafrie, menyiratkan perlunya mengontrol lalu lintas barang dan penumpang di Bandara IMIP yang untuk pertama kalinya dijadikan lokasi latihan militer.
