Sikapi Gejolak Ekonomi, Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah

Sekjen Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah

JAKARTA – Partai Perindo menyodorkan rekomendasi risalah kebijakan (policy brief) yang komprehensif kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Langkah ini mnenanggapi fenomena anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), melemahnya nilai tukar Rupiah, serta merangkak naiknya harga berbagai kebutuhan pokok,

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, rekomendasi ini juga sebagai bentuk kontribusi pemikiran yang konstruktif dan solutif dalam menghadapi situasi perekonomian nasional yang tengah berada di fase krusial.

Dia menjelaskan bahwa bauran kebijakan (policy mix) yang agresif, cepat, dan terukur mutlak diperlukan untuk membentengi ekonomi domestik dari efek domino krisis keuangan dan ketidakpastian geopolitik global.

Kang Ferry – panggilan akrabnya – menambahkan, dokumen risalah kebijakan yang disusun oleh Perindo merangkum sejumlah poin aksi taktis yang dapat segera dieksekusi oleh para pengambil kebijakan.

"Kita tidak bisa lagi bekerja dengan ritme biasa atau menggunakan instrumen kebijakan konvensional di tengah situasi triple shock seperti ini. Perindo mendorong adanya integrasi bauran kebijakan yang solid antara otoritas moneter dan fiskal. Di satu sisi, BI harus mengoptimalkan intervensi di pasar valas dan mengevaluasi pergerakan suku bunga acuan secara taktis demi mengerem volatilitas Rupiah," ujarnya, Minggu (14/6/26)

Mantan Komisioner KPU RI ini menerangkan bahwa dalam policy brief tersebut, Perindo menekankan tiga pilar penyelamatan jangka pendek. Pertama, mendorong BI mempertebal likuiditas di pasar spot maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta menjaga stabilitas saham-saham perbankan berkapitalisasi besar (big banks) yang sempat tertekan akibat aksi jual bersih modal asing (net sell).

Pilar kedua fokus pada perlindungan sektor riil dan masyarakat rentan. Perindo mendesak Kementerian Keuangan untuk segera melakukan evaluasi dan mempercepat realokasi anggaran fiskal. Anggaran tersebut direkomendasikan untuk mempertebal bantalan jaring pengaman sosial (JPS) bidang pangan, guna meredam dampak lonjakan harga beras, minyak goreng, dan komoditas hortikultura di tingkat konsumen.