.png)
2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut mayoritas masyarakat tetap menerima kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas sejumlah unggahan di media sosial yang memperlihatkan penolakan terhadap proses pendataan.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, berdasarkan pemantauan lembaganya, jumlah warga yang menerima petugas sensus masih jauh lebih banyak dibandingkan yang menolak. Menurut dia, penolakan lebih banyak terlihat di media sosial sehingga memunculkan persepsi seolah-olah terjadi secara luas.
"Kami sudah monitor. Secara proporsi masih banyak yang menerima dibandingkan dengan yang menolak. Hanya yang bersuara di medsos adalah yang menolak, yang menerima petugas sensus dengan baik jarang bersuara. Ini tugas kita bersama-sama untuk tanpa lelah mengedukasi masyarakat agar paham tentang pentingnya didata," kata Amalia kepada Republika.co.id, Senin (6/7/2026).
Ketua Harian Sensus Ekonomi 2026 BPS Windhiarso Ponco Adi menyampaikan, pihaknya terus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan sensus, termasuk saat menghadapi penolakan di lapangan. Petugas terlebih dahulu memberikan penjelasan secara sopan dan profesional mengenai tujuan sensus agar warga memahami manfaat pendataan dan bersedia memberikan keterangan.
BPS juga menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, RT, RW, hingga tokoh masyarakat untuk membantu menyosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Seluruh petugas lapangan dibekali identitas resmi berupa rompi bertuliskan Sensus Ekonomi 2026, name tag, surat tugas, serta barcode yang dapat dipindai masyarakat untuk memastikan keaslian identitas petugas.
"Kami berharap dalam proses penjelasan ini masyarakat bisa berubah pikiran dan memberikan jawaban," ujar Windhiarso di Jakarta.
"BPS kabupaten/kota telah menugaskan petugas secara resmi untuk mendatangi responden. Identitas mereka juga dapat diverifikasi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," katanya.
Windhiarso menambahkan, BPS juga memperkuat komunikasi publik melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, untuk meluruskan informasi yang keliru mengenai pelaksanaan sensus. Edukasi dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami manfaat Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.
Ia mengatakan, evaluasi pelaksanaan sensus dilakukan setiap hari dengan memantau perkembangan pendataan di seluruh wilayah Indonesia. Jika ditemukan daerah dengan capaian pendataan yang rendah atau terkendala misinformasi, BPS segera melakukan langkah perbaikan melalui sosialisasi bersama pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.
