.png)
10 hours ago
4
Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025) sore WIB.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto meminta kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) agar Universitas Indonesia (UI) bisa masuk dalam jajaran 100 kampus terbaik dunia. Prabowo mengapresiasi kinerja Mendiktisaintek Prof Brian Yuliarto setelah untuk pertama kalinya UI berhasil menembus peringkat 200 besar versi QS World University Rankings.
"Untuk pertama kalinya Universitas Indonesia tembus top 200 QS ranking universitas. Top 200. Tapi Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi, dan Wakil Menteri saya minta top 100. Bisa? Bisa," kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (20/10/2025) sore WIB.
Prabowo menyebut, capaian UI di peringkat 200 besar akan menjadi pemacu bagi perguruan tinggi lain seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk meningkatkan daya saing di tingkat global. "Nanti akan disusul oleh ITB, UGM, ITS, dan sebagainya," ucapnya.
Selain itu, Prabowo juga mengatakan sebanyak 1.044.174 mahasiswa telah menerima beasiswa KIP Kuliah sebagai bagian dari program pemerataan akses pendidikan tinggi. "Juga kita teruskan 1.044.174 mahasiswa mendapat beasiswa KIP Kuliah," kata RI 1.
Pemerintah, kata Prabowo, juga meningkatkan tunjangan guru yang kini dikirim langsung dari pusat kepada penerima untuk memastikan penyalurannya lebih cepat dan tepat sasaran tanpa melalui jalur birokrasi berlapis. "Tunjangan guru kita tingkatkan dan kirim langsung dari pusat ke penerima, tidak lewat jalur-jalur lain yang biasanya tertahan di sini berapa hari, di sini berapa minggu. Sekarang langsung," ujar Prabowo.
Sementara itu, Prabowo meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan sebagian uang hasil pengembalian dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) senilai Rp 13 triliun untuk memperkuat pendidikan. Secara khusus, dana itu bisa digunakan untuk meningkatkan dana abadi pendidikan yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
