Periskop 2025: Bansos Bertebaran dengan Anggaran Rp504,7 Triliun tapi Tak Semua Dapat

Periskop 2025: Bansos Bertebaran tapi Tak Semua Dapat (Foto: Kemensos)

JAKARTA - Pemerintah masih menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada tahun 2025. Bansos ini masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sebesar Rp504,7 triliun.

Bansos ini merupakan jaring pengaman dari pemerintah kepada masyarakat kelompok rentan agar dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Namun, ada hal yang berbeda dalam penyaluran bansos di 2025 yaitu menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS). DTSE ini menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebelumnya yang digunakan dalam penyaluran bansos.

Hal ini dilakukan agar penyaluran bansos 2025 tepat sasaran. Dengan pakai DTSE, ASN seperti PNS dipastikan tidak dapat bansos 2025, bahkan jika ditemukan data yang disesuaikan, masyarakat yang sebelumnya dapat bansos, bisa saja tidak mendapatkan bansos lagi di tahun 2025.

Karena, bansos seperti PKH dan BPNT ini ditujukan khusus kepada masyarakat yang memang kurang mampu, miskin ekstrem atau berpenghasilan rendah.

Ada empat tahapan dalam memproses data tunggal. Tahapannya terdiri atas penunggalan individu, penunggalan keluarga, dan cek ulang dengan data lain, seperti data PLN hingga BPJS Kesehatan.

Data tunggal tersebut nantinya bersifat dinamis, sebab akan ada penduduk yang wafat, pindah tempat dan lainnya.

1. Penyaluran Bansos Pakai Data Tunggal

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan data tunggal sosial ekonomi yang direncanakan akan mulai digunakan pada tahun 2025 akan menjadi kunci penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

“Ya tahun depan (2025) pasti digunakan, tetapi sekarang ini sedang tahap finalisasi,” tegas Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa 31 Desember 2024.

Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa minggu lalu telah melakukan komunikasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data tunggal sosial ekonomi akan memiliki standar ukur yang lebih jelas dari data-data yang ada sebelumnya.

“Minggu yang lalu, Kepala BPS beserta jajaran sudah melakukan komunikasi ke sini, menyampaikan laporannya tentang hal-hal yang mungkin bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial setelah nanti data itu selesai,” ujar Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan diperkirakan bahwa dalam akhir tahun ini data tunggal sudah selesai sehingga secara keseluruhan bisa digunakan pada Januari 2025. Dengan begitu, penyaluran bantuan sosial akan lebih tepat sasaran lagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Dalam perkiraan untuk akhir tahun ini (2024) datanya sudah selesai, artinya secara keseluruhan sudah bisa dikatakan, bisa dikonsolidasikan, direkonsiliasi. Tetapi untuk perangkingan itu Insya Allah pada bulan Januari tahun depan. Itu perkiraannya seperti itu. Tapi sekarang sudah memasuki tahap akhir,” paparnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya menunggu Instruksi Presiden (Inpres) oleh Presiden Prabowo Subianto untuk penerapan data tunggal dalam rangka penyaluran program sosial salah satunya bansos. 

“Kira-kira begitu dan setelah itu tentu akan ditetapkan melalui Inpres. Nah, kemudian akan jadi pedoman kita bersama,” pungkasnya. 

2. Penjelasan BPS

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya rutin berkoordinasi dengan kementerian terkait integrasi data tunggal.

Adapun mengenai target, katanya, BPS dapat menghasilkan data tunggal sosial ekonomi pada tahun 2025 seperti harapan Presiden Prabowo.

"Nantinya data tunggal ini yang menjadi basis data pada saat melakukan kebijakan-kebijakan berikutnya," katanya.

Dia menambahkan jika data tunggal selesai diintegrasikan, tidak ada lagi perbedaan data yang digunakan untuk program sosial maupun program lainnya.

Data tunggal tersebut nantinya diserahkan kepada Kepala Bappenas, Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator PM.SE

"Data tunggal itu adalah proses integrasi semua data, sehingga nanti di dalam data tunggal itu jumlah orang yang tercatat kira-kira akan sama dengan jumlah populasi Indonesia," katanya.