Pemprov Jatim Distribusikan Bantuan 870.000 Dosis Vaksin PMK untuk 38 Kab/Kota

SURABAYA - Pemprov Jatim mendistribusikan bantuan sebanyak 870.000 dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur di Kantor Dinas Peternakan Prov. Jatim pada Selasa (11/2). Pendistribusian vaksin PMK ini dilakukan sebagai wujud tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan pada Januari lalu.

Bantuan Vaksin PMK ini didistribusikan secara simbolis oleh Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono kepada lima daerah yaitu, Kab. Pamekasan 14.500 Dosis, Kab. Kediri 28.750 Dosis, Kab. Bojonegoro 25.250 Dosis, Kota Probolinggo 1.600 Dosis dan Kab. Pasuruan 18.000 Dosis. “Alhamdulillah kami mendapat support vaksin sebanyak 1,7 juta dosis dari Kementan RI melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan," ujar Pj Gubernur Adhy.

"Hari ini kami mendistribusikan 520.000 dosis dan tambahan tahap kedua dari Kementan 350.000 yang akan dibagikan ke 38 kab/kota bagi yang jumlah rentan ternaknya banyak,” tuturnya.

Ia mengatakan, hingga saat ini Jatim telah mengantongi total 2,2 Juta dosis. Sementara, kebutuhan vaksin PMK di Jatim setiap tahunnya mencapai 6,6 juta dosis, sehingga masih diperlukan 4,4 juta dosis vaksin guna menekan laju penyebaran wabah PMK di Jawa Timur.

Untuk itu, Pj Gubernur Adhy juga mengimbau seluruh Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur agar bisa mengalokasikan APBD-nya sebagai upaya penanggulangan wabah PMK di wilayahnya masing-masing. “Kami sudah dapat laporan bahwa beberapa kab/kota sudah mengalokasikan berdasarkan surat darurat kami,” ucapnya.

Tidak hanya itu, ia juga mengajak masyarakat utamanya peternak untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri bagi hewan ternaknya. Ia mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Jawa Timur telah menyediakan vaksin dengan harga terjangkau. Harapannya, peternak yang berbasis perusahaan dan koperasi bisa ikut melakukan vaksinasi secara mandiri.

“Jadi target kita adalah maayarakat yang memiliki ternak secara mandiri harus kita bantu. Sementara, dari Pusvetma Kementan itu menjual vaksin sangat murah. Daripada melihat nilai jual sapi atau kambing yang mahal lebih bagus alokasikan sedikit untuk menyelesaikan PMK,” tutur Adhy.

Upaya bersama ini, menurutnya, juga sebagai bentuk dukungan Pemprov Jatim sebagai Lumbung Ternak dan Lumbung Pangan Nasional. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Peternakan Prov. Jatim, Jatim menjadi provinsi dengan populasi sapi potong dan perah terbanyak yang mencapai 3,3 juta ekor. Angka tersebut berkontribusi 62 persen untuk sapi perah dan 28 persen untuk sapi potong dari total populasi nasional.

Oleh sebab itu, penanganan wabah PMK di Jatim disebut akan sangat berdampak secara nasional. Pasalnya, arus perpindahan ternak lebih banyak dari Jawa Timur dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

“Kami memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dan disarankan oleh Kementan RI kita lakukan. Kalau ternak di Jatim itu selesai vaksinasinya maka berdampak ke provinsi lain,” ujar Adhy.

“Walau dengan Inpres No.1 ini anggaran kita berkurang, tapi kami tetap upayakan bahwa ini adalah prioritas utama. Salah satu prioritas utama untuk mengendalikan populasi hewan ternak kita,” katanya.

Senada, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Dr. drh. Agung Suganda mengatakan bahwa bantuan vaksin PMK ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk pengendalian wabah PMK di Indonesia. Ia mengatakan, dari alokasi vaksin nasional sebanyak 4 juta dosis, 1,7 juta diberikan kepada Jawa Timur. Harapannya agar Jawa Timur bisa segera mengendalikan kasus PMK agar Jatim tetap menjadi lumbung ternak nasional.

“Tadi kami juga mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah mengeluarkan darurat bencana non-alam, sehingga bisa mengakses anggarannya untuk pengadaan vaksin,” ucapnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa upaya penanganan wabah PMK merupakan upaya gotong royong dari seluruh pihak. Ditambah dengan strategi pelaksanaan vaksinasi serentak diharapkan bisa mengendalikan laju penyebaran virus PMK.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Dra. M. Musyafak dalam sambutannya mengaku siap dan mendukung seluruh upaya Pemerintah Pusat dan Daerah guna menekan laju wabah PMK di Jawa Timur. Ia mengatakan, wabah PMK merupakan persoalan bersama yang akan berdampak pada persoalan-persoalan lain di masyarakat.

“Oleh karena itu kami bersama Pemprov Jatim akan terus menerus memperhatikan apa yang dibutuhkan dalam upaya penanganan PMK, walaupun dalam keadaan APBD yang banyak mendapat pengurangan,” katanya.

Sebagai informasi, tidak hanya vaksin PMK, turut didistribusikan pula obat-obatan untuk penanganan PMK dan penyakit lainnya, yaitu 10.000 botol Analgesik, 11.000 botol Antihistamin, 11.000 botol Vitamin ATP dan 8.500 botol Vitamin ADE.