Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merespons kenaikan angka kemiskinan dan ketimpangan berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemprov Jakarta Ungkap 7 Langkah Cepat Atasi Kemiskinan Baru dan Ketimpangan. Foto: iNews Media Group.
IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta merespons kenaikan angka kemiskinan dan ketimpangan berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS).
Diketahui berdasarkan data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Jakarta per Maret 2025 mencapai 4,28 persen, naik dari 4,14 persen pada September 2024. Ini menjadi peningkatan pertama sejak pandemi Covid-19.
Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyebut kondisi ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang belum inklusif. Peningkatan jumlah pekerja informal dan tekanan inflasi turut memperlebar jurang ketimpangan sosial.
“Beban ekonomi makin berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kami akan mengambil tujuh langkah cepat untuk mengatasi kemiskinan baru dan menekan ketimpangan,” ujar Suharini dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).
Suharini merinci tujuh langkah strategis yang akan ditempuh Pemprov DKI Jakarta di antaranya memperluas dan memperkuat bantuan sosial, dengan menyasar kelompok hampir miskin dan masyarakat yang baru jatuh miskin akibat tekanan ekonomi.
Mengendalikan inflasi pangan dan energi, melalui intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi, serta memperkuat cadangan pangan strategis. Mendorong penciptaan kerja formal, termasuk perluasan program padat karya, pelatihan keterampilan digital, penguatan UMKM, dan kemitraan dengan sektor swasta.